PEKANBARU -- Wali Kota Pekanbaru Dr. Firdaus MT, mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru agar melakukan penertiban terhadap pungutan sampah di pemukiman atau perumahan warga. 

Ia menyebut, ada oknum yang mengatasnamakan swadaya masyarakat dalam pemungutan sampah di perumahan warga. Mereka juga melakukan pungutan uang retribusi sampah jauh lebih tinggi dari ketetapan peraturan daerah. 

"Ada oknum di lapangan yang melakukan pemungutan sampah di perumahan warga, dan memungut retribusi sampah tidak sesuai ketetapan, bahkan lebih tinggi dari jumlah yang telah ditetapkan Perda," terang Firdaus, Rabu (8/7/2020). 

Wali Kota menerangkan, dalam Perda biaya pengangkutan sampah, masyarakat hanya membayar Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu, tergantung jumlah volume sampah.

Wako menilai, oknum yang melakukan pemungutan sampah secara swadaya terhadap warga, pembuangan sampah yang mereka angkut tidak terkontrol. 

"Sementara kalau dari pemerintah kota menggunakan mitra atau pihak ketiga. Kita buang ke TPS. Kalau sampah yang mereka angkut mau dibuang kemana, itu yang belum terkontrol," jelas nya. 

Sejauh ini pihak DLHK sendiri telah melakukan upaya persuasif terhadap beberapa oknum. Namun hasilnya belum maksimal. 

"Kata nya disebut swadaya, dalam tanda petik siapa mereka. Mereka memungut retribusi, siapa yang beri izinnya. Mereka memungut sampah, dibuang kemana. Ini persoalannya, kita minta kepada kepala OPD yang baru supaya hal ini jadi perhatian dan prioritas," pungkasnya. (Kominfo6/RD2)