.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
PEKANBARU -- Sistem Informasi Geografis Aset Tanah Kota Pekanbaru masuk 10 besar Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial Nasional 2019 dan akan menerima sertifikat penghargaan bersama sembilan kota besar lainnya.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, Dedi Gusriadi turut di dampingi Kabid Pertanahan dan kasi pengukuran dan pemetaan, Mayli Fadhilah, Senin (19/8), usai presentasi mengatakan penghargaan tersebut merupakan pengakuan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Indonesia terhadap pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan pemanfaatan informasi geospasial yang inovatif.
"Kami tadi memaparkan inovasi Sistem Informasi Geografis Aset Tanah Kota Pekanbaru (Smart Petaku) selanjutnya,pada tahap ke 3 nanti jika Pekanbaru masuk lagi nominasi, maka tim juri BIG akan datang ke Pekanbaru melakukan peninjauan," ujar Dedi.
Sistem Informasi Geografis Aset Tanah Kota Pekanbaru (Smart Petaku), kata dia, merupakan realisasi inovasi kemanfaatan geospasial tersebut, yakni upaya Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru mendukung program Wali Kota Pekanbaru, Firdaus untuk mewujudkan Pekanbaru Smart City Madani.
“Dari website ini, pemerintah bisa melihat langsung aset-aset pemerintah yang ada di kecamatan maupun kelurahan se-Kota Pekanbaru, kedepan SMaRt petaku ini akan terus beinovasi, Dinas Pertanahan akan menganggarkan pada APBD perubahan untuk pengklasifikasian lahan kosong aset Pemko sesuai kesesuaian lahan menurut RT/RW, ordo (tekstur, struktur tanah) dan Njop.” imbuhnya.
Informasi geopasial (pemetaan) menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah mengingat perencanaan berbasis spasial (ruang dan tempat) akan menjadi lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan asas keterbukaan serta kemanfaatan.
Penghargaan Inovasi pemanfaatan informasi geospasial tersebut telah memasuki tahun kedua sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017 di mana enam kota terpilih menjadi yang terbaik.
Inovasi yang dinilai berupa pengembangan dan penerapan oleh dinas atau badan di pemerintah daerah khususnya di tingkat kabupaten/kota, aplikasi yang dibangun diharapkan bermanfaat bagi peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas lembaga dalam melayani masyarakat.(Kominfo2/RD1)
651
