.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
PEKANBARU -- Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Drs. H. Mohd Noer MBS, SH M.Si, MH, dilantik menjadi Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru periode 2019-2024.
Acara pelantikan ini berlangsung di Hotel Aryaduta, Kamis (5/12), yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, DR. H. Firdaus ST. MT, dan dihadiri pihak dari Otoritas Jasa Keuangan, pejabat Pemko mulai dari Asisten Wali Kota sampai Kepala Dinas dan Sekretarisnya.
Sekdako usai pelantikan itu mengatakan bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya itu semata untuk menyelamatkan aset daerah. Sekdako optimis untuk menurunkan kredit macet yang bermasalah atau Non Performing Loan yang sedang 'sakit' di periode sebelumnya.
"Yang pertama, ketetapan jajaran pengurus dewan komisaris dan direksi periode ini sudah sesuai berdasarkan rekomendasi dari OJK. Ini bukan ajang cari atau gila jabatan saja, tapi sesuai RUPS kita kemarin, kedepannya kita akan berusaha untuk bersama membenahi dan menyelamatkan aset kita yang banyak menunggak, atau dikatakan sedang sakit parah saat ini," ujar Sekdako.
Sekdako juga mengatakan, indikator kesehatan aset yang dinilai standar pada suatu bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah persyaratan harus memiliki modal Rp. 6 Miliar. Tidak seperti PT BPR Pekanbaru yang kondisinya saat ini dikatakan Sekdako memiliki modal di bawah angka itu.
Selain itu, Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet PT. BPR yang bermasalah diperiode sebelumnya dikatakan Sekdako sudah mencapai angka 28,5 Milyar. Sebulan ia bergabung, dan memimpin serta mengevaluasi permasalahan tersebut, angka NPL itu sudah turun menjadi 18,5 Milyar.
"Jadi banyak yang harus kita evaluasi untuk kemajuan PT. BPR ini. Salah satunya kita akan menggaet ASN dan menyosialisasikan kepada pegawai kita, agar mereka membuka tabungan di PT. BPR. Jadi mindset-nya Bank ini adalah milik kita untuk kita. Oleh sebab itu kita undang semua Kepala Dinas dan Sekretarisnya dalam pelantikan ini agar ini dapat tersosialisasikan dengan baik," ungkap Sekdako. (Kominfo8)
356
