PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus berupaya menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dari praktik korupsi. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui hasil Monitoring Center of Prevention (MCP) KPK, yang diumumkan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI pada tanggal 21 Februari 2025.

Di mana, Kota Pekanbaru tahun 2024 memperoleh angka 88,69 persen. Sedangkan Nilai yang diraih oleh Bagian Pengadan Barang dan Jasa berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni sebesar 100 persen, dibanding dengan capaian tahun 2023 yakni 99 persen.

MCP KPK merupakan program kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Kepala Bagian PBJ Setda Kota Pekanbaru, Hadi Firmansyah mengatakan, terdapat 8 (delapan) area intervensi MCP KPK yang melibatkan sejumlah Perangkat Daerah (PD) pengampu. Di antaranya perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah (BMD), dan optimalisasi pajak.

Menurutnya, capaian ini menjadi motivasi bagi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk terus meningkatkan kinerja dan akan dipertahankan di tahun 2025. Pemerintah daerah telah berkomitmen untuk memperkuat implementasi MCP KPK guna mendukung upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif.

"Kami ucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan atas support, bantuan serta kerja keras seluruh pihak yang berkontribusi dalam keberhasilan ini. Alhamdulillah, capaian ini sungguh luar biasa. Indeks 100 yang diraih menunjukkan kerja keras dan komitmen, serta sinergi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memenuhi berbagai Indikator MCP," ujar pria yang akrab disapa Buya tersebut, Rabu (5/3/2025).

Hadi Firmansyah menambahkan, kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui MCP telah mendorong Kota Pekanbaru untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Keberhasilan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk terus meningkatkan kinerja pada 2025. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat implementasi MCP guna mendukung upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif.

"Capaian ini bukanlah akhir, melainkan langkah awal untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan inklusif. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks MCP di tahun mendatang,” tegas Buya.

Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah alat yang dikembangkan oleh KPK untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Program ini dirancang untuk memetakan daerah-daerah yang memerlukan perbaikan sekaligus mendorong transparansi dan integritas di sektor pemerintahan.

Dengan skor MCP yang terus meningkat, Kota Pekanbaru Khususnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya. (Kominfo10/RD5)