PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggelar rapat penguatan Perusahaan Daerah (PD) Pekanbaru, Minggu (3/11). Rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, MT.
Hadir dalam rapat tersebut Asisten I, II dan III, Kepala Bappeda, DPP, Dinas Koperasi UMKM, PUPR dan Dinas Perhubungan.
Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengatakan pemerintah pusat lima tahun kedepan salah satu konsepnya adalah penguatan ekonomi dan 75 persennya akan mengeksplorasi potensi yang ada di Pulau Sumatera.
"Untuk itu kita juga harus siap, sebab Riau bisa dibilang jantungnya Sumatera. Kota Pekanbaru khususnya juga diprediksi sebagai daerah sentral, menjadi gerbang industri potensial di Asia," ujar Dr. H. Firdaus, MT
Menjawab tantangan tersebut, Wali Kota Pekanbaru telah menyiapkan beberapa strategi untuk pengembangan perusahaan daerah.
Pertama, pengembangan kawasan Industri Tenayan Raya sebagai Industri Komoditi. Pemko bahkan memperkuat peran PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) disini.
"Kita targetkan nanti menghasilkan Rp 2 juta ton sawit pertahun. Tak hanya itu, rencananya disana juga kita siapkan untuk investor yang tertarik untuk industri manufaktur," ujar Wali Kota.
Kedua, Pemko Pekanbaru akan menyiapkan sarana transportasi dengan pengembangan Trans Metro Pekanbaru (TMP). Dengan demikian, PT Trans Pekanbaru Madani (TPM) diharapkan lebih lincah.
"Dengan potensi wisata halal, Kota Pekanbaru akan menjadi tujuan pelancong domestik dan luar negeri kedepan, khususnya para vegetarian yang mencari makanan olahan. Untuk itu kita siapkan akses yang mudah, murah dan cepat. TMP merupakan salah satu solusinya," papar Firdaus.
Ketiga, orang nomor satu di Pekanbaru ini juga konsen dalam penguatan ketersediaan pangan. Dalam hal ini, Pemko Pekanbaru akan bekerjasama dengan daerah penghasil pangan.
"Kita juga harus memperhatikan ketersediaan pangan, kualitas dan harga komoditasnya mesti bersaing. Sementara Pekanbaru bukan daerah penghasil pangan, kita akan bekerjasama dengan daerah lain," pungkasnya.
Wali Kota berharap tiga strategi ini diharapkan bisa menjawab tantangan penguatan ekonomi yang dibebankan pemerintah pusat. (Kominfo 7/RD 3)
