Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp267 miliar yang bersumber dari APBN murni 2019.Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Pekanbaru, melaksanakan kegiatan jemput bola perekaman e-KTP di Rutan Sialang Bungkuk, Kamis (17/1/2019). Dalam kegiatan tersebut, total ada 50 warga binaan yang melakukan perekaman e-KTP.Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan (MKPT) Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Amanah Mandiri Kelurahan Sidomulyo Timur , Marpoyan Damai , Kamis (17/01/19) sukses diselenggarakan. "Masjid, selain sarana untuk ibadah, juga untuk membina rohani Islam untuk umat muslim (muslim). Maka setiap pagi Jumat, ada siraman rohani di Masjid Nurusalim ini. Karena ini baik, saya tegaskan ini wajib untuk seluruh ASN di Pemko Pekanbaru," terang Walikota Pekanbaru. Camat Bukit Raya, Wahyu Idris menyatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk membasmi prilaku penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah kerjanya. Untuk itu kepada setiap RT dan RW setempat diminta waspada dan jika ada hal yang mencurigakan mesti segera dilaporkan.Mengawali tahun 2019, Camat Tenayan Raya, Abdimas Syahfitra melaksanakan Safari Posyandu. Monitoring ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Bulan ini, Posyandu Seroja Ceria Kelurahan Sialang Rampai menjadi lokasi safarinya.Meski sudah dilakukan penertiban berkali-kali, para pedagang pasar higienis masih saja terlihat berjualan disepanjang jalan Teratai Pekanbaru, dengan alasan kondisi pasar higienis yang sepi pembeli.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam waktu dekat segera turun memperbaiki kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru.Meskipun waktu pemberian vaksin MR secara serentak di Pekanbaru sudah berakhir pada akhir tahun 2018 lalu, untuk masyarakat yang anaknya belum diberi vaksin MR dapat mendatangi Puskesmas terdekat.Saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sudah memasang sebanyak 275 tapping box di lokasi wajib pajak seperti rumah makan, restoran, hotel dan tempat usaha lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, saat ini ada 2.049 industri rumah tangga (IRT) yang beroperasi di Pekanbaru. Dari ribuan tersebut, terbagi lima jenis, diantaranya industri kimia, industri pangan, agro dan kuliner.Diketahui, dua jenis usaha di Kota Pekanbaru, yakni perhotelan dan restoran, tak jujur dalam membayarkan pajak. Sebagian besar kecurangan wajib pajak (WP) itu sebelum dilakukan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru. Tercatat selisih pembayaran pajak mencapai Rp2 juta - Rp3 juta per bulan.Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serentak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini akan diikuti sebanyak 149 SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swasta.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru, Muhammad Amin menyatakan, Kampung KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan atau membangun keluarga sejahtera. Awal tahun 2019 ini, ada 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang bakal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kota Pekanbaru.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berjanji akan fokus terhadap penanganan banjir, diantaranya menyambung drainase yang terputus. Demikian disampaikan Kepala PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution ketika di wawancara terkait pembangunan turap selama kurun waktu 2018Sepanjang tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru telah melatih sebanyak 180 tenaga kerja (naker)Jika tak ada halangan, mulai Februari 2019 mendatang, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT akan menyerahkan pengelolaan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dari UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru ke PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP)Tidak hanya Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang akan diasessment oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Tetapi, jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) juga akan diasessmentBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menertibkan sejumlah reklame yang telah habis masa tayang maupun isidentil yang tidak membayarkan pajak

Pemko Pekanbaru Tandatangani Kerjasama dengan Kanwil DJP

Pemko Pekanbaru Tandatangani Kerjasama dengan Kanwil DJP
Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus MT Usai Menandatangani Kerjasama Dengan Kanwil DJP Pekanbaru.Go.Id

PEKANBARU -- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menandatangani kerjasama dengan Kanwil DJP, Rabu (26/8/2020) untuk optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

Kerjasama itu ditandatangani oleh Walikota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, MT dan Kepala Kanwil DJP Riau, Farid Bachtiar serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin di ruang rapat lantai 3 MPP Pekanbaru. 

"Sebenarnya kita mulai tahun lalu, 2019. Kerjasama ini sebagai pilot project dalam memaksimalkan pajak pusat dan pajak daerah," kata Walikota. 

Proses penandatangan ini secara virtual. Ada 75 kabupaten/kota di Indonesia ikut sebagai pilot project, dengan tujuan yang sama, memaksimalkan pajak pusat dan pajak daerah.

Kepala Kanwil DJP Riau, Farid Bachtiar menyebut bahwa kerjasama ini melandasi kerjasama yang lebih detil. Ia menyebut bahwa tidak hanya kerjasama dalam pemungutan pajak.

Mereka juga bakal menjalin kerjasama dalam peningkatan kapasitas petugas pajak daerah. Para petugas nantinya mendapat pelatihan terkait teknis penilaian.

"Misal penilaian properti dan lain-lain, sangat dibutuhkan kerjasama. Karena kita tidak bisa bekerja sendirian," jelasnya.

Farid menyebut, pihaknya butuh dukungan dari pemerintah daerah. Ia berharap pemerintah daerah nantinya lebih mandiri dalam mengelola serta meningkatkan kapasitas dan penerimaan daerah masing.

Sementara itu, Zulhelmi Arifin menyebut dalam tandatangan perjanjian kerjasama, ada poin penting, yaitu tukar menukar data pajak pusat dan daerah. Daerah bisa minta data untuk lakukan perbandingan. 

"Contoh ada pajak jual dan pajak beli. Kita beli satu ruko, kena BPHTB. Itu kenanya pajak beli, pajak jualnya adalah penjual yang kena pajak. 2,5 persen menjadi pajak pusat. Pajak beli ke kita 5 persen jadi pajak kita," jelasnya. 

Jika tidak lakukan kerjasama, daerah dalam hal ini Bapenda tidak benar-benar tahu bahwa nilai properti itu berapa. Kalau wajib pajak bayar pajak jualnya Rp50 juta, berarti pajak belinya Rp100 juta. 

"Bisa saja dibayar ke kita Rp5 juta oleh WP-nya. Kita tukar informasi ini kita lakukan sekaligus pengawasan bersama dan pemeriksaan bersama," jelasnya. 

Apalagi di kanwil pajak, mereka dengan pengalamannya, dengan peraturannya segala keahliannya, mereka memiliki kompetensi yang luar biasa mengenai perpajakan.

"Mereka akan tularkan ke kita. Bagaimana kita memeriksa perpajakan, menilai pajak. Menyita dan menyidangkan," jelasnya. 

"Artinya kita bergerak ke pelayanan perpajakan yang profesional. Mereka juga lakukan supervisi kita," tambahnya. 

Ia juga menyebut, dalam waktu dekat Bapenda akan menilai objek-objek pajak yang besar, yang membutuhkan keahlian yang lebih. "Kawan-kawan yang dari dirjen pajak, kanwil pajak membimbing kita sampai, penilaian kita itu jadi," jelasnya. (Kominfo3/rd1)

   

57

Live Streaming Pekanbaru

Galeri Video





Smartcard Madani



Pekanbaru Augmented Reality



Pengumuman Terkini
Ucapan-Ucapan
Akhbar Islam | Berita Artikel HikmahIUR - Informasi Utama RiauTutorial Jitu Akhbar IslamIndoportal - Portal Berita IndonesiaFirman Santosa - Jasa Web dan Aplikasi Riau