PEKANBARU - Bagian PBJ Setda Kota Pekanbaru menerima kunjungan kerja dari Bagian PBJ Setda Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Kamis (17/4/2025). Rombongan tersebut berjumlah 3 orang, dipimpin langsung oleh Kepala Bagian PBJ Setda Kabupaten Inhu Rainedy.
Acara dibuka oleh Kepala Bagian PBJ Setda Kota Pekanbaru Hadi Firmansyah, diikuti oleh Pranata Komputer Ahli Muda (Ridfandra, ST) dan Ahli Pertama Pengelola PBJ Setda Kab. INHU serta Kelompok Kerja Pemilihan dan P3K Bagian PBJ Setda Kota Pekanbaru.
"Dalam agenda pertemuan ini, Bagian PBJ Setda Kab. INHU mempertanyakan tentang tata cara, mekanisme serta proses pelaksanaan konsolidasi pengadaan pada katalog," kata Kabag PBJ Setda Kota Pekanbaru Hadi Firmansyah.
Hadi memaparkan, Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis.
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, atau persiapan pemilihan Penyedia. Konsolidasi ini dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.
Konsolidasi juga menjadi salah satu langkah dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Tahun 2025. Sebelum melakukan pengadaan barang dan jasa maka perlu dilakukan perencanaan. Perencanaan Konsolidasi Pengadaan secara umum terbagi menjadi Identifikasi Kebutuhan, Analisa Pasar Pelaku Usaha, pengelompokan barang/jasa serta strategi pengadaan.
Selanjutnya, buya sapaan akrabnya menjelaskan ada keuntungan konsolidasi pengadaan diantaranya efisiensi harga barang/jasa, artinya dengan dilakukan konsolidasi pengadaan menghasilkan paket-paket pengadaan dengan kuantitas barang/jasa lebih besar dibandingkan tanpa konsolidasi.
Keuntungan kedua efisiensi biaya proses pengadaan artinya konsolidasi dilakukan dengan menggabungkan beberapa paket pengadaan sejenis menjadi 1 paket pengadaan. Keuntungan ketiga adalah mendorong standarisasi barang/jasa, artinya konsolidasi pengadaan antar perangkat daeah dapat mendorong pembentukan standar kebutuhan barang/jasa diantara perangkat daerah yang terlibat.
"Adapun kerugiannya adalah sulit menemukan penyedia yang kompeten, kebutuhan khusus atas barang/jasa dapat tidak terpenuhi serta pelaku usaha yang baru dapat mengalami kesulitan memasuki pasar pengadaan pemerintah," jelasnya.
Kunjungan Kerja ini diharapkan selain silaturrahmi, sinergi serta diskusi juga berupaya untuk melakukan pencegahan korupsi Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), upaya ini dilakukan dengan tujuan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan korupsi baik sebelum terjadi korupsi maupun setelah upaya penindakan korupsi telah dilakukan baik oleh KPK maupun APH, terutama dibidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
"Dengan adopsi praktik konsolidasi pengadaan pada katalog yang dipelajari dari Bagian Pengadaan Barang/jasa Kota Pekanbaru, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Indragiri Hulu berharap dapat mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indragiri Hulu serta menjaga efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dengan optimal," pungkasnya. (Kominfo10/RD5)
