PEKANBARU - Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Pekanbaru berkomitmen meningkatkan integritas pelaksanaan kinerja dalam proses pengadaan barang/jasa.
Bekerja sama dengan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPP RI, PBJ Setda Kota Pekanbaru menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis konsolidasi pengadaan barang untuk Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS PDN Kota Pekanbaru pada Katalaog Elektronik Lokal via zoom meeting.
Agenda ini diikuti oleh Perangkat Daerah dan Penyedia. Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Implementasi Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS Via Zoom di Komplek Perkantoran Walikota Baru Gedung Utama lantai 2 Tenayan Raya.
"Saya berharap informasi dari kegiatan tersebut dapat diterapkan guna meningkatkan integritas pelaksanaan kinerja pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru,” ujar Hadi Firmansyah, Senin (3/3/2025).
Hadi menuturkan, sosialisasi tersebut memiliki tanggung jawab sebagai pengelola, sebagai pembina serta tanggung jawab sebagai pendamping guna mewujudkan tertib penyelenggaraan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa.
"Diperlukan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah," ujar pria yang akrab disapa Buya tersebut.
Bekerja sama dengan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPP RI, PBJ Setda Kota Pekanbaru menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis konsolidasi pengadaan barang untuk Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS PDN Kota Pekanbaru pada Katalaog Elektronik Lokal via zoom meeting.
Agenda ini diikuti oleh Perangkat Daerah dan Penyedia. Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Implementasi Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS Via Zoom di Komplek Perkantoran Walikota Baru Gedung Utama lantai 2 Tenayan Raya.
"Saya berharap informasi dari kegiatan tersebut dapat diterapkan guna meningkatkan integritas pelaksanaan kinerja pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru,” ujar Hadi Firmansyah, Senin (3/3/2025).
Hadi menuturkan, sosialisasi tersebut memiliki tanggung jawab sebagai pengelola, sebagai pembina serta tanggung jawab sebagai pendamping guna mewujudkan tertib penyelenggaraan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa.
"Diperlukan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah," ujar pria yang akrab disapa Buya tersebut.
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) terus menerus dan sistematis melaksanakan pembinaan kepada para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
“Mari kita terus membangun komitmen dan menumbuhkan semangat mewujudkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang semakin baik, terutama pembelanjaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, mewujudkan belanja pemerintah yang cepat, mudah, transparan dan tercatat secara elektronik melalui Katalog Elektronik sesuai dengan prisip pengadaan barang/jasa pada tahun anggaran 2025 ini,” lanjutnya.
“Sosialisasi dan bimtek ini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam proses pengadaan, serta mendukung program pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan/sustainable public procurement (SPP) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru,” kata Hadi Firmansyah.
Ia menyebutkan, tujuan lainnya dari kegiatan ini yakni mewujudkan transformasi digital sehingga mampu meningkatkan integritas pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa yang value for money, membangun kesepahaman untuk mendukung penerapan program P3DN.
"Kemudian juga untuk mendorong perbaikan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih baik, serta sebagai pemenuhan nilai indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, dalam perbaikan aksi pencegahan korupsi di daerah," pungkasnya. (Kominfo10/RD5)
