Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp267 miliar yang bersumber dari APBN murni 2019.Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Pekanbaru, melaksanakan kegiatan jemput bola perekaman e-KTP di Rutan Sialang Bungkuk, Kamis (17/1/2019). Dalam kegiatan tersebut, total ada 50 warga binaan yang melakukan perekaman e-KTP.Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan (MKPT) Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Amanah Mandiri Kelurahan Sidomulyo Timur , Marpoyan Damai , Kamis (17/01/19) sukses diselenggarakan. "Masjid, selain sarana untuk ibadah, juga untuk membina rohani Islam untuk umat muslim (muslim). Maka setiap pagi Jumat, ada siraman rohani di Masjid Nurusalim ini. Karena ini baik, saya tegaskan ini wajib untuk seluruh ASN di Pemko Pekanbaru," terang Walikota Pekanbaru. Camat Bukit Raya, Wahyu Idris menyatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk membasmi prilaku penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah kerjanya. Untuk itu kepada setiap RT dan RW setempat diminta waspada dan jika ada hal yang mencurigakan mesti segera dilaporkan.Mengawali tahun 2019, Camat Tenayan Raya, Abdimas Syahfitra melaksanakan Safari Posyandu. Monitoring ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Bulan ini, Posyandu Seroja Ceria Kelurahan Sialang Rampai menjadi lokasi safarinya.Meski sudah dilakukan penertiban berkali-kali, para pedagang pasar higienis masih saja terlihat berjualan disepanjang jalan Teratai Pekanbaru, dengan alasan kondisi pasar higienis yang sepi pembeli.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam waktu dekat segera turun memperbaiki kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru.Meskipun waktu pemberian vaksin MR secara serentak di Pekanbaru sudah berakhir pada akhir tahun 2018 lalu, untuk masyarakat yang anaknya belum diberi vaksin MR dapat mendatangi Puskesmas terdekat.Saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sudah memasang sebanyak 275 tapping box di lokasi wajib pajak seperti rumah makan, restoran, hotel dan tempat usaha lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, saat ini ada 2.049 industri rumah tangga (IRT) yang beroperasi di Pekanbaru. Dari ribuan tersebut, terbagi lima jenis, diantaranya industri kimia, industri pangan, agro dan kuliner.Diketahui, dua jenis usaha di Kota Pekanbaru, yakni perhotelan dan restoran, tak jujur dalam membayarkan pajak. Sebagian besar kecurangan wajib pajak (WP) itu sebelum dilakukan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru. Tercatat selisih pembayaran pajak mencapai Rp2 juta - Rp3 juta per bulan.Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serentak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini akan diikuti sebanyak 149 SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swasta.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru, Muhammad Amin menyatakan, Kampung KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan atau membangun keluarga sejahtera. Awal tahun 2019 ini, ada 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang bakal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kota Pekanbaru.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berjanji akan fokus terhadap penanganan banjir, diantaranya menyambung drainase yang terputus. Demikian disampaikan Kepala PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution ketika di wawancara terkait pembangunan turap selama kurun waktu 2018Sepanjang tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru telah melatih sebanyak 180 tenaga kerja (naker)Jika tak ada halangan, mulai Februari 2019 mendatang, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT akan menyerahkan pengelolaan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dari UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru ke PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP)Tidak hanya Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang akan diasessment oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Tetapi, jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) juga akan diasessmentBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menertibkan sejumlah reklame yang telah habis masa tayang maupun isidentil yang tidak membayarkan pajak

Ini Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Tentang LPP 2018

Ini Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Tentang LPP 2018
Asisten III Setdako Pekanbaru, Baharuddin saat memberikan jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi tentang LPP APBD Tahun 2018. Pekanbaru.Go.Id

PEKANBARU -- Menanggapi pandangan umum fraksi DPRD Kota Pekanbaru tentang Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 beberapa hari yang lalu, hari ini Senin (8/7/2019) secara resmi melalui paripurna ke 4 masa sidang ke II Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan jawaban terhadap Ranperda LPP APBD tersebut.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Sigit Yuwono, ST didampingi oleh Asisten III Pemerintah Kota Pekanbaru, Baharuddin serta anggota dewan dan tamu undangan lainnya berlangsung lancar, ada beberapa tanggapan yang disampaikan oleh Baharuddin dalam sidang paripurna jawaban Pemerintah terhadap LPP APBD ini, mulai tanggapan mengenai capaian PAD yang tidak memenuhi target, berbagai persoalan kehidupan sosial masyarakat mulai dari persoalan banjir, pungli hingga persoalan mangkraknya pembangunan pasar Cik Puan.

"Penyebab belum maksimalnya PAD dari sektor pajak yakni diantaranya karena belum tersedianya data base yang memadai, belum memadai pemanfaatan teknologi, serta belum memadai sarana dan prasarana untuk pengelolaan pajak daerah," ungkap Baharuddin.

Sementara terkait adanya masukan fraksi PKS terkait persoalan banjir ditanggapi oleh Pemerintah, dimana pemerintah terus berupaya melakukan normalisasi drainase dan anak sungai dengan memanfaatkan alat berat dan mengerakan personil di lapangan agar aliran air ketika hujan tetap lancar dan meminimalisir terjadinya genangan air.

"Persoalan pasar cik puan juga ingin kita sampaikan, bahwa hingga saat ini pihaknya di pemerintah Kota terus berkoordinasi dengan Pemrov terkait hak kelola yang beberapa waktu lalu dikabarkan akan diserahkan ke Pemko".

Sementara itu, Sigit Yuwono, ST wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru usai paripurna berharap kedepan Pemko lebih cekatan dalam mendongkrak sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pemko harus cekatan dalam menggenjot PAD, karena yang kita ketahui PAD kita hanya 54 persen sekian persen, tentu perlu langkah-langkah kongkrit dalam mendongkrak PAD ini, tapi jangan terlalu muluk-muluk juga dalam menargetkan PAD ini tapi susah untuk dicapai. Intinya semua pihak harus komit dan bekerjasama dalam meningkatkan PAD dari berbagai sektor termasuk sektor pajak," Singkat Sigit.(Kominfo9/RD1)

124

Live Streaming Pekanbaru

Galeri Video





Smartcard Madani



Pekanbaru Augmented Reality



Pengumuman Terkini
Ucapan-Ucapan
Akhbar Islam | Berita Artikel HikmahIUR - Informasi Utama RiauTutorial Jitu Akhbar IslamIndoportal - Portal Berita IndonesiaFirman Santosa - Jasa Web dan Aplikasi Riau