Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp267 miliar yang bersumber dari APBN murni 2019.Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Pekanbaru, melaksanakan kegiatan jemput bola perekaman e-KTP di Rutan Sialang Bungkuk, Kamis (17/1/2019). Dalam kegiatan tersebut, total ada 50 warga binaan yang melakukan perekaman e-KTP.Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan (MKPT) Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Amanah Mandiri Kelurahan Sidomulyo Timur , Marpoyan Damai , Kamis (17/01/19) sukses diselenggarakan. "Masjid, selain sarana untuk ibadah, juga untuk membina rohani Islam untuk umat muslim (muslim). Maka setiap pagi Jumat, ada siraman rohani di Masjid Nurusalim ini. Karena ini baik, saya tegaskan ini wajib untuk seluruh ASN di Pemko Pekanbaru," terang Walikota Pekanbaru. Camat Bukit Raya, Wahyu Idris menyatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk membasmi prilaku penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah kerjanya. Untuk itu kepada setiap RT dan RW setempat diminta waspada dan jika ada hal yang mencurigakan mesti segera dilaporkan.Mengawali tahun 2019, Camat Tenayan Raya, Abdimas Syahfitra melaksanakan Safari Posyandu. Monitoring ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Bulan ini, Posyandu Seroja Ceria Kelurahan Sialang Rampai menjadi lokasi safarinya.Meski sudah dilakukan penertiban berkali-kali, para pedagang pasar higienis masih saja terlihat berjualan disepanjang jalan Teratai Pekanbaru, dengan alasan kondisi pasar higienis yang sepi pembeli.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam waktu dekat segera turun memperbaiki kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru.Meskipun waktu pemberian vaksin MR secara serentak di Pekanbaru sudah berakhir pada akhir tahun 2018 lalu, untuk masyarakat yang anaknya belum diberi vaksin MR dapat mendatangi Puskesmas terdekat.Saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sudah memasang sebanyak 275 tapping box di lokasi wajib pajak seperti rumah makan, restoran, hotel dan tempat usaha lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, saat ini ada 2.049 industri rumah tangga (IRT) yang beroperasi di Pekanbaru. Dari ribuan tersebut, terbagi lima jenis, diantaranya industri kimia, industri pangan, agro dan kuliner.Diketahui, dua jenis usaha di Kota Pekanbaru, yakni perhotelan dan restoran, tak jujur dalam membayarkan pajak. Sebagian besar kecurangan wajib pajak (WP) itu sebelum dilakukan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru. Tercatat selisih pembayaran pajak mencapai Rp2 juta - Rp3 juta per bulan.Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serentak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini akan diikuti sebanyak 149 SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swasta.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru, Muhammad Amin menyatakan, Kampung KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan atau membangun keluarga sejahtera. Awal tahun 2019 ini, ada 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang bakal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kota Pekanbaru.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berjanji akan fokus terhadap penanganan banjir, diantaranya menyambung drainase yang terputus. Demikian disampaikan Kepala PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution ketika di wawancara terkait pembangunan turap selama kurun waktu 2018Sepanjang tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru telah melatih sebanyak 180 tenaga kerja (naker)Jika tak ada halangan, mulai Februari 2019 mendatang, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT akan menyerahkan pengelolaan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dari UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru ke PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP)Tidak hanya Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang akan diasessment oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Tetapi, jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) juga akan diasessmentBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menertibkan sejumlah reklame yang telah habis masa tayang maupun isidentil yang tidak membayarkan pajak

Iklan di Bando Tuanku Tambusai Kembali Tayang 

Iklan di Bando Tuanku Tambusai Kembali Tayang 
Iklan di Bando Jalan Tuanku Tambusai. Pekanbaru.Go.Id

PEKANBARU -- Iklan di Bando atau papan reklame yang melintang di Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru kembali tayang. Padahal, pada 7 Februari 2020 lalu, iklan yang menempel di median Bando sudah dicopot Satpol PP Kota Pekanbaru.

Sudah dua hari belakangan ini iklan berukuran jumbo itu kembali tayang. Iklan yang menempel berisi promosi produk bangunan.

Posisinya persis di depan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pelarangan iklan berdasarkan pelarangan keberadaan bando.

Pelarangan itu sudah tertera pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang pemanfaatan bagian-bagian jalan. Pada Pasal 18 berbunyi bahwa konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh melintang di atas jalan.

"Sudah tau bando itu tidak boleh, apalagi naik iklan," kata Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Agus Pramono.

Apalagi Bando tersebut sudah dipasang stiker peringatan oleh instansi penegak Peraturan Daerah (Perda) itu. "Sudah dipasang stiker tiang dalam pengawasan. Orang mau dipotong kok ditempel (iklan),"  tegasnya.

Iklan Bando atau papan reklame yang melintang di jalan di Kota Pekanbaru merugikan pemerintah. Sebab, Pemko tidak lagi mengambil pajak dari iklan tersebut. Artinya, pajak dari iklan itu tidak masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu diakui, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin. Bapenda tidak lagi mengambil pajak dari iklan bando. "Kita tidak ambil pajaknya," kata pria yang akrab disapa Ami ini.

Ia menjelaskan, jika ukuran iklan mencapai 5x10 meter, pengusaha seharusnya membayar Rp10 juta. Namun, lantaran Bando merupakan median yang ilegal, Pemko tidak lagi memungut pajak.

"Kalau ukuran segitu bisa Rp9 juta sampai Rp10 juta pertiga bulan," jelasnya.

Di Pekanbaru, ada sembilan bando yang berdiri. Namun, satu bando berada di perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, persis berdiri di dekat Markas Yon Arhanudse-13 BS.

Di Jalan Riau, sebelumnya ada dua titik bando yakni satu titik berada dekat pertigaan Jalan Riau dan Jalan Kulim, satu lagi bando berada dekat gerbang masuk Hotel Grand Elite Hotel. Bando yang di depan Grand Elite Hotel sudah dipotong.

Kemudian, ada dua berdiri di Jalan Tuanku Tambusai, satu berada di sekitar Mal SKA dan satu lagi di depan salah satu bank. Bando yang berada di depan bank ini beberapa hari lalu mendapat sorotan.

Sebab, meski Ilegal bando itu masih menayangkan beberapa iklan besar. Namun, Satpol PP sudah menurunkan iklan-iklan yang dipasang berlapis itu.

Dua titik bando lainnya berada di Jalan Soekarno-Hatta. Posisi bando berada dekat Kantor Asuransi Sinarmas dan Hotel Oglaria. Dan satu lagi, dekat dealer Honda.

Kemudian, satu titik bando berada di Jalan Sudirman Ujung, dekat Soto Bude Simpang Tiga. Satu titik lagi, berada di jalan Imam Munandar atau Harapan Raya dekat persimpangan Jalan Kapling. (Kominfo3/RD1)

120

Live Streaming Pekanbaru

Galeri Video





Smartcard Madani



Pekanbaru Augmented Reality



Pengumuman Terkini
Ucapan-Ucapan
Akhbar Islam | Berita Artikel HikmahIUR - Informasi Utama RiauTutorial Jitu Akhbar IslamIndoportal - Portal Berita IndonesiaFirman Santosa - Jasa Web dan Aplikasi Riau