DPP Diharapkan Cari Alternatif untuk PKL yang Digusur


Image : DPP Diharapkan Cari Alternatif untuk PKL yang Digusur
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Fathullah. - Pekanbaru.go.id

PEKANBARU -- Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru diharapkan segera mencari alternatif atau solusi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kopi yang digusur, karena kawasan tersebut akan dijadikan taman.

"Pada dasarnya kitu setuju dengan rencana pembangunan taman itu, tapi tentunya ada sejumlah dampak yang ditimbulkan seperti penggusuran sejumlah PKL yang selama ini berjualan di sana.

Namun tentunya sebelum itu, pemko dalam hal ini DPP juga harus menyediakan atau menyarankan lokasi lain agar PKL bisa berjualan dan tentunya tetap mengindahkan aturan yang ada," ujar Anggota DPRD Pekanbaru, Fatullah, Rabu (2/10).

Dengan menyediakan lokasi baru bagi PKL ini,  menurut Fatullah akan membantu kerja Satpol PP untuk menertibkan PKL yang berada di Jalan Kopi yang dinilai melanggar aturan seperti berjualan di badan jalan atau trotoar.

Disamping itu, Politisi Gerindra ini juga mengingatkan jika pembangunan taman tersebut rampung, maka pemerintah melalui instansi terkait harus melakukan pengawasan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

"Harus ada pengawasan dari Satpol PP nya, jangan taman yang sudah dibuat malah disalah gunakan, apalagi dijadikan tempat maksiat. Jika dibuat taman kita setuju, tapi harus ada pengawasannya," tambah Fatullah. (Kominfo9/RD3)


Logo Pemkot

Pekanbaru.go.id

Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Tulis Komentar

[10/07/2025] Tingkatkan Layanan Publik, Dispusip Pekanbaru Segera Hadirkan Pojok Baca di Terminal BRPS [10/07/2025] DLHK Pekanbaru Sudah Beri Izin Operasional ke LPS di 78 Kelurahan [10/07/2025] Ganggu Lalulintas, Satpol PP Pekanbaru Tertibkan PKL Soebrantas [10/07/2025] Satpol PP Pekanbaru Minta Angkutan Mandiri Segera Bergabung dengan LPS [10/07/2025] Lurah Sidomulyo Barat Siap Bersinergi dengan Polsek Binawidya Sukseskan Program Ketahanan Pangan [09/07/2025] Kadispora Buka Sosialisasi Perpres 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah