PEKANBARU -- Terkait adanya laporan guru terkait keberatan penghapusan Tunjangan Pendapatan Tambahan (TPT) tahun 2019 ini turut direspon oleh Mulyadi, anggota DPRD kota Pekanbaru.
Mulyadi berharap persoalan segera disikapi dan ditindaklanjuti dengan bijak, baik oleh Pemerintah Kota Pekanbaru maupun oleh pihak DPRD kota Pekanbaru.
Pasalnya dengan adanya Peraturan wali kota No 09 Tahun 2019 pada pasal 09 Ayat 08 terjadi ketimpangan, dimana menurut laporan yang diterima Mulyadi, guru bersertifikasi tahun 2019 sama sekali tidak mendapat tunjangan tambahan penghasilan, sementara untuk eselon II malah mengalami kenaikan.
"Tahun 2017 mereka para guru ini masih menerima TPT full. Tahun 2018 dipotong 50 persen dan tahun ini dipotong habis atau ditiadakan sama sekali, kasihan para guru ini, karena sama-sama kita ketahui kondisi ekonomi serba sulit, kebutuhan terus bertambah," ungkap Mulyadi, Senin (4/3).
Untuk itu, lanjut Mulyadi pihaknya meminta ketua DPRD memanggil Disdik dan pemerintah Kota Pekanbaru untuk menindaklanjuti ini
"Kita berharap ini jadi perhatian serius oleh semua pihak, termasuk kita di DPRD. Karena kita bisa begini karena guru-guru juga, kita ingin mereka juga sejahtera, biar mereka fokus ke pendidikan anak saja jangan sampai kabar demo itu akan terjadi, apa lagi mogok kerja kasian anak-anak sebentar lagi mau UN," ungkap Mulyadi. (Kominfo9/RD3)
