PEKANBARU - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menggelar rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB), Rabu (19/2/2025).
Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan yang akrab disapa Akur dan didampingi oleh Bidang Pajak Daerah I, Bidang P3D dan Kepala UPT Pendapatan se-Bapenda Pekanbaru. Hadir juga Direktorat Lalu Lintas Polda Riau melalui Kasubdit Regident, Pihak Bapenda Provinsi Riau lengkap dengan seluruh Kepala UPT Pendapatan Samsat se-kota Pekanbaru dan tusi terkait di Bapenda Pekanbaru.
Agenda rapat ini digelar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diturunkan dalam Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menggelar rapat Koordinasi Optimalisasi Peningkatan Pengelolaan dan Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Alek Kurniawan mengatakan, Opsen mendorong optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan dapat mempercepat penerimaan bagian kabupaten dan/ataupun kota atas PKB dan BBNKB, memperkuat sumber penerimaan Kabupaten/Kota dan diharapkan dapat memperbaiki postur APBD kabupaten/kota.
"Oleh karenanya, kami sudah menyiapkan beberapa opsi dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB di kota Pekanbaru," ujarnya.
Menurutnya, opsi optimalisasi yang dilakukan adalah dengan pelaksanaan sensus pajak daerah bersama Pemprov Riau, melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Opsen PKB dan BBNKB, pengawasan dan penagihan PKB dan BBNKB, serta penyediaan counter layanan penerimaan PKB dan BBNKB.
Ia menjelaskan, sejumlah opsi ini mendapatkan tanggapan positif dari hadirin rapat.
"Rekomendasi-rekomendasi konstruktif kepada Bapenda mengalir dalam rapat tersebut, dan hadirin rapat juga mengharapkan agar dapat diimplementasikan secepat mungkin," jelasnya.
Akur menjelaskan, prinsip pertemuan hari ini adalah bentuk sinergi yang kedepannya dapat berupa pendataan bersama, pengawasan dan penagihan bersama serta rekonsiliasi penerimaan.
"Selain itu kalau diperlukan penguatan dasar hukum dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini pihak Samsat dan perbankan akan kita jajaki," pungkasnya. (Kominfo10/RD5)
