PEKANBARU
- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, masih menunggu persetujuan Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan assesment atau seleksi
terbuka guna mengisi kekosongan pimpinan di delapan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD).
Adapun 8
OPD yang belum memiliki pimpinan definitif tersebut di antaranya Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan
dan Permukiman (Perkim), serta Dinas Koperasi dan UMKM.
Kemudian
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP),
Sekretaris Dewan, Dinas Pertanian dan Perikanan, serta Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Walikota
Pekanbaru Dr. H. Firdaus, S.T., M.T menyebutkan, permohonan persetujuan
assesment terhadap 8 pimpinan OPD itu diajukan pemerintah kota ke KASN
bersamaan dengan laporan pelantikan terhadap 7 pejabat eselon II pada
pekan lalu.
"Setelah
pelantikan kemarin, kita langsung laporkan bahwa kami sudah lakukan
(pelantikan). Kemudian kita ajukan lagi permohonan untuk mengisi yang
kosong. Kita ajukan untuk assesment. Kalau (KASN) setuju, kita lakukan.
Jadi posisinya sekarang menunggu persetujuan KASN," ungkapnya, Kamis
(28/10).
Di luar 8
OPD yang masih kekosongan pimpinan itu, walikota memastikan belum ada
diajukan permohonan ke KASN untuk melakukan perombakan maupun assesment
terhadap OPD yang telah memiliki pimpinan definitif.
"Jadi yang kita assesment hanya yang kosong. Di luar itu, tetap," tutupnya. (Kominfo2/RD2)