Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp267 miliar yang bersumber dari APBN murni 2019.Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Pekanbaru, melaksanakan kegiatan jemput bola perekaman e-KTP di Rutan Sialang Bungkuk, Kamis (17/1/2019). Dalam kegiatan tersebut, total ada 50 warga binaan yang melakukan perekaman e-KTP.Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan (MKPT) Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Amanah Mandiri Kelurahan Sidomulyo Timur , Marpoyan Damai , Kamis (17/01/19) sukses diselenggarakan. "Masjid, selain sarana untuk ibadah, juga untuk membina rohani Islam untuk umat muslim (muslim). Maka setiap pagi Jumat, ada siraman rohani di Masjid Nurusalim ini. Karena ini baik, saya tegaskan ini wajib untuk seluruh ASN di Pemko Pekanbaru," terang Walikota Pekanbaru. Camat Bukit Raya, Wahyu Idris menyatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk membasmi prilaku penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah kerjanya. Untuk itu kepada setiap RT dan RW setempat diminta waspada dan jika ada hal yang mencurigakan mesti segera dilaporkan.Mengawali tahun 2019, Camat Tenayan Raya, Abdimas Syahfitra melaksanakan Safari Posyandu. Monitoring ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Bulan ini, Posyandu Seroja Ceria Kelurahan Sialang Rampai menjadi lokasi safarinya.Meski sudah dilakukan penertiban berkali-kali, para pedagang pasar higienis masih saja terlihat berjualan disepanjang jalan Teratai Pekanbaru, dengan alasan kondisi pasar higienis yang sepi pembeli.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam waktu dekat segera turun memperbaiki kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru.Meskipun waktu pemberian vaksin MR secara serentak di Pekanbaru sudah berakhir pada akhir tahun 2018 lalu, untuk masyarakat yang anaknya belum diberi vaksin MR dapat mendatangi Puskesmas terdekat.Saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sudah memasang sebanyak 275 tapping box di lokasi wajib pajak seperti rumah makan, restoran, hotel dan tempat usaha lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, saat ini ada 2.049 industri rumah tangga (IRT) yang beroperasi di Pekanbaru. Dari ribuan tersebut, terbagi lima jenis, diantaranya industri kimia, industri pangan, agro dan kuliner.Diketahui, dua jenis usaha di Kota Pekanbaru, yakni perhotelan dan restoran, tak jujur dalam membayarkan pajak. Sebagian besar kecurangan wajib pajak (WP) itu sebelum dilakukan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru. Tercatat selisih pembayaran pajak mencapai Rp2 juta - Rp3 juta per bulan.Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serentak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini akan diikuti sebanyak 149 SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swasta.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru, Muhammad Amin menyatakan, Kampung KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan atau membangun keluarga sejahtera. Awal tahun 2019 ini, ada 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang bakal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kota Pekanbaru.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berjanji akan fokus terhadap penanganan banjir, diantaranya menyambung drainase yang terputus. Demikian disampaikan Kepala PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution ketika di wawancara terkait pembangunan turap selama kurun waktu 2018Sepanjang tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru telah melatih sebanyak 180 tenaga kerja (naker)Jika tak ada halangan, mulai Februari 2019 mendatang, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT akan menyerahkan pengelolaan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dari UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru ke PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP)Tidak hanya Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang akan diasessment oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Tetapi, jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) juga akan diasessmentBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menertibkan sejumlah reklame yang telah habis masa tayang maupun isidentil yang tidak membayarkan pajak

Wako Pekanbaru Keluarkan SE Moratorium PNS Pindah ke Pemko

Wako Pekanbaru Keluarkan SE Moratorium PNS Pindah ke Pemko
Walikota Pekanbaru, Dr.H. Firdaus, ST.MT Pekanbaru.Go.Id

PEKANBARU-- Walikota Pekanbaru, Dr.H. Firdaus, ST.MT telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Bahkan, SE bernomorkan 800/BKPSDM-MP/2407 tertanggal 31 Oktober 2018 ditembuskan ke Kepala BKN Kanreg XII, Kepala BKD Provinsi Riau dan seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Dalam isi SE yang ditandatangani Walikota Pekanbaru, bunyi surat tersebut yakni sesuai amanat undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang managemen PNS yang menyatakan, bahwa setiap instasi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS serta dalam rangka pelaksanaan redistribusi PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan managemen sumber daya aparatur dari aspek kualifikasi, kompetensi dan kinerja sesuai kebutuhan OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru. Hal ini demi mendukung visi dan misi walikota Pekanbaru dengan ini disampaikan sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini sedang melaksanakan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk mengetahui kebutuhan dan jenis jabatan PNS di lingkungan Pemko Pekanbaru serta selanjutnya dilaksanakan evaluasi jabatan untuk mengetahui kelas jabatan PNS di lingkungan Pemko Pekanbaru.

2. Pemko Pekanbaru akan melaksanakan penyusunan rencana redistribusi PNS berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta menyusun proyeksi kebutuhan PNS untuk masa lima (5) tahun kedepan berdasarkan kondisi existing PNS saat ini.

3. Berkaitan dengan point 1 dan 2 diatas maka semua permohonan PNS pindah masuk yang ditujukan kepada Walikota Pekanbaru terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Edaran ini tidak dapat diterima (moratorium).

4. Selanjutnya Pemko Pekanbaru akan menyusun petunjuk pelaksanaan proses seleksi PNS pindah masuk ke lingkungan Pemko Pekanbaru yang disesuaikan dengan formasi hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. ( Kominfo1/Rd2)

362

Live Streaming Pekanbaru

Galeri Video





Pengumuman Terkini
Ucapan-Ucapan
Akhbar Islam | Berita Artikel HikmahIUR - Informasi Utama RiauTutorial Jitu Akhbar IslamIndoportal - Portal Berita IndonesiaFirman Santosa - Jasa Web dan Aplikasi Riau