Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp267 miliar yang bersumber dari APBN murni 2019.Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Pekanbaru, melaksanakan kegiatan jemput bola perekaman e-KTP di Rutan Sialang Bungkuk, Kamis (17/1/2019). Dalam kegiatan tersebut, total ada 50 warga binaan yang melakukan perekaman e-KTP.Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan (MKPT) Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Amanah Mandiri Kelurahan Sidomulyo Timur , Marpoyan Damai , Kamis (17/01/19) sukses diselenggarakan. "Masjid, selain sarana untuk ibadah, juga untuk membina rohani Islam untuk umat muslim (muslim). Maka setiap pagi Jumat, ada siraman rohani di Masjid Nurusalim ini. Karena ini baik, saya tegaskan ini wajib untuk seluruh ASN di Pemko Pekanbaru," terang Walikota Pekanbaru. Camat Bukit Raya, Wahyu Idris menyatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk membasmi prilaku penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah kerjanya. Untuk itu kepada setiap RT dan RW setempat diminta waspada dan jika ada hal yang mencurigakan mesti segera dilaporkan.Mengawali tahun 2019, Camat Tenayan Raya, Abdimas Syahfitra melaksanakan Safari Posyandu. Monitoring ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Bulan ini, Posyandu Seroja Ceria Kelurahan Sialang Rampai menjadi lokasi safarinya.Meski sudah dilakukan penertiban berkali-kali, para pedagang pasar higienis masih saja terlihat berjualan disepanjang jalan Teratai Pekanbaru, dengan alasan kondisi pasar higienis yang sepi pembeli.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam waktu dekat segera turun memperbaiki kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru.Meskipun waktu pemberian vaksin MR secara serentak di Pekanbaru sudah berakhir pada akhir tahun 2018 lalu, untuk masyarakat yang anaknya belum diberi vaksin MR dapat mendatangi Puskesmas terdekat.Saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sudah memasang sebanyak 275 tapping box di lokasi wajib pajak seperti rumah makan, restoran, hotel dan tempat usaha lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, saat ini ada 2.049 industri rumah tangga (IRT) yang beroperasi di Pekanbaru. Dari ribuan tersebut, terbagi lima jenis, diantaranya industri kimia, industri pangan, agro dan kuliner.Diketahui, dua jenis usaha di Kota Pekanbaru, yakni perhotelan dan restoran, tak jujur dalam membayarkan pajak. Sebagian besar kecurangan wajib pajak (WP) itu sebelum dilakukan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru. Tercatat selisih pembayaran pajak mencapai Rp2 juta - Rp3 juta per bulan.Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serentak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini akan diikuti sebanyak 149 SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swasta.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru, Muhammad Amin menyatakan, Kampung KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan atau membangun keluarga sejahtera. Awal tahun 2019 ini, ada 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang bakal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kota Pekanbaru.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berjanji akan fokus terhadap penanganan banjir, diantaranya menyambung drainase yang terputus. Demikian disampaikan Kepala PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution ketika di wawancara terkait pembangunan turap selama kurun waktu 2018Sepanjang tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru telah melatih sebanyak 180 tenaga kerja (naker)Jika tak ada halangan, mulai Februari 2019 mendatang, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT akan menyerahkan pengelolaan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dari UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru ke PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP)Tidak hanya Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang akan diasessment oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Tetapi, jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) juga akan diasessmentBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menertibkan sejumlah reklame yang telah habis masa tayang maupun isidentil yang tidak membayarkan pajak

Tak Jujur Bayar Pajak, Izin Usaha Bisa Dicabut

Tak Jujur Bayar Pajak, Izin Usaha Bisa Dicabut
Kabid Penagihan, Bapenda Kota Pekanbaru, Edi Satriawan. Pekanbaru.Go.Id

PEKANBARU -- Diketahui, dua jenis usaha di Kota Pekanbaru, yakni perhotelan dan restoran, tak jujur dalam membayarkan pajak. Sebagian besar kecurangan wajib pajak (WP) itu sebelum dilakukan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru. Tercatat selisih pembayaran pajak mencapai Rp2 juta - Rp3 juta per bulan.

Menyikapi ini, pihak Bapenda kepada media beberapa waktu lalu mengaku akan melakukan pemanggilan terhadap pengelola dua usaha tersebut. Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin dikonfirmasi pekanbaru.go.id melalui Kabid Penagihan, Edi Satriawan, Kamis (10/1/2018) mengatakan akan menggali data terhadap dua objek pajak tersebut.

"Pemeriksaan (dilakukan), gali data, dibikinkan ketetapan. Kalau memang mereka kurang bayar, dibikin ketetapan kurang bayar. Ini akan kita periksa lebih lanjut. Sanksinya kalau mereka memang tidak bayar, izinnya ditutup oleh DPMPTSP melalui surat kita. Ada SOP nya itu," ujar Edi Satriawan menegaskan.

Seperti diberitakan, Bapenda Kota Pekanbaru menyatakan, hingga kini masih banyak pengusaha di bidang perhotelan dan restoran yang tak jujur dalam membayarkan kewajibannya.

"Yang kita temukan (tak jujur) restoran dan hotel, ada selisih bayarnya (pajak)," ungkap Kepala Bapenda Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, Rabu (2/1/2019) lalu.

Untuk pengusaha yang melakukan kecurangan itu, Zulhelmi menyebut  sudah dipanggil dan dilakukan pemeriksaan oleh pihaknya.

"(Jumlahnya) lumayan banyak. Sekarang kita dalam proses pemeriksaan," kata dia.

Disampaikannya, sebagian besar kecurangan wajib pajak itu sebelum dilakukan pemasangan tapping box atau alat perekam transaksi oleh Bapenda. Selisih pembayaran pajak sejak dipasang tapping box dengan sebelum ada tapping box, mencapai Rp2 hingga Rp3 juta per bulan.

"Ada juga yang Rp100 juta (selisih pajaknya). Makanya tapping box ini sangat bermanfaat," ujarnya.

Guna meminimalisir kecurangan wajib pajak itu, terang Zulhelmi, pihaknya aktif mendatangi tempat usaha untuk mensosialisasikan. Ia mengakui ada penolakan pemasangan tapping box dari pengusaha. Bagi yang menolak ini, akan dikenakan sanksi oleh Bapenda.

"Pertama pasti surati mereka, menyampaikan secara persuasif. Kedua kita tempel di tempat wajib pajak itu jika mereka masih menolak. Ketiga, kalau yang kita tempel itu dicopotnya kita langsung cabut izinnya, sampai mereka membayar pajak-pajaknya," tegas dia.

Lebih jauh disampaikan Zulhelmi, tahun ini pihaknya menargetkan pasang 2.000 unit tapping box. "Sampai saat ini yang baru terpasang sebanyak 175 unit," tutup mantan Camat Rumbai ini.(Kominfo1/RD1)

280

Live Streaming Pekanbaru

Galeri Video





Pengumuman Terkini
Ucapan-Ucapan
Akhbar Islam | Berita Artikel HikmahIUR - Informasi Utama RiauTutorial Jitu Akhbar IslamIndoportal - Portal Berita IndonesiaFirman Santosa - Jasa Web dan Aplikasi Riau