Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp267 miliar yang bersumber dari APBN murni 2019.Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Pekanbaru, melaksanakan kegiatan jemput bola perekaman e-KTP di Rutan Sialang Bungkuk, Kamis (17/1/2019). Dalam kegiatan tersebut, total ada 50 warga binaan yang melakukan perekaman e-KTP.Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan (MKPT) Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Amanah Mandiri Kelurahan Sidomulyo Timur , Marpoyan Damai , Kamis (17/01/19) sukses diselenggarakan. "Masjid, selain sarana untuk ibadah, juga untuk membina rohani Islam untuk umat muslim (muslim). Maka setiap pagi Jumat, ada siraman rohani di Masjid Nurusalim ini. Karena ini baik, saya tegaskan ini wajib untuk seluruh ASN di Pemko Pekanbaru," terang Walikota Pekanbaru. Camat Bukit Raya, Wahyu Idris menyatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk membasmi prilaku penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah kerjanya. Untuk itu kepada setiap RT dan RW setempat diminta waspada dan jika ada hal yang mencurigakan mesti segera dilaporkan.Mengawali tahun 2019, Camat Tenayan Raya, Abdimas Syahfitra melaksanakan Safari Posyandu. Monitoring ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Bulan ini, Posyandu Seroja Ceria Kelurahan Sialang Rampai menjadi lokasi safarinya.Meski sudah dilakukan penertiban berkali-kali, para pedagang pasar higienis masih saja terlihat berjualan disepanjang jalan Teratai Pekanbaru, dengan alasan kondisi pasar higienis yang sepi pembeli.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam waktu dekat segera turun memperbaiki kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru.Meskipun waktu pemberian vaksin MR secara serentak di Pekanbaru sudah berakhir pada akhir tahun 2018 lalu, untuk masyarakat yang anaknya belum diberi vaksin MR dapat mendatangi Puskesmas terdekat.Saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sudah memasang sebanyak 275 tapping box di lokasi wajib pajak seperti rumah makan, restoran, hotel dan tempat usaha lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, saat ini ada 2.049 industri rumah tangga (IRT) yang beroperasi di Pekanbaru. Dari ribuan tersebut, terbagi lima jenis, diantaranya industri kimia, industri pangan, agro dan kuliner.Diketahui, dua jenis usaha di Kota Pekanbaru, yakni perhotelan dan restoran, tak jujur dalam membayarkan pajak. Sebagian besar kecurangan wajib pajak (WP) itu sebelum dilakukan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru. Tercatat selisih pembayaran pajak mencapai Rp2 juta - Rp3 juta per bulan.Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serentak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini akan diikuti sebanyak 149 SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swasta.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru, Muhammad Amin menyatakan, Kampung KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan atau membangun keluarga sejahtera. Awal tahun 2019 ini, ada 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang bakal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kota Pekanbaru.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berjanji akan fokus terhadap penanganan banjir, diantaranya menyambung drainase yang terputus. Demikian disampaikan Kepala PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution ketika di wawancara terkait pembangunan turap selama kurun waktu 2018Sepanjang tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru telah melatih sebanyak 180 tenaga kerja (naker)Jika tak ada halangan, mulai Februari 2019 mendatang, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT akan menyerahkan pengelolaan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dari UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru ke PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP)Tidak hanya Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang akan diasessment oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Tetapi, jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) juga akan diasessmentBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menertibkan sejumlah reklame yang telah habis masa tayang maupun isidentil yang tidak membayarkan pajak

SPBU Babussalam Larang Plat Merah Isi Premium. Ini Respon DPP Pekanbaru

SPBU Babussalam Larang Plat Merah Isi Premium. Ini Respon DPP Pekanbaru
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut Pekanbaru.Go.Id

PEKANBARU -- Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan HR Seobrantas, tepatnya kawasan Pesantren Babussalam, Kecamatan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, melarang mobil dinas atau plat merah mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium.

Dari keterangan sekuriti SPBU yang diketahui bernama Wahyu, larangan plat merah mengkonsumsi premium atau bensin itu sesuai imbauan dari DPRD Kota Pekanbaru.

"Kata sekuriti SPBU yang mengaku bernama Wahyu, pelarangan itu dari DPRD Pekanbaru, ada suratnya. Tapi begitu ditanya surat dimaksud, mereka tidak bisa menunjukkannya," ungkap  Mawardi, salah seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Rabu (20/2/2019).

Mawardi mengaku kaget dengan adanya pelarangan sepihak oleh SPBU bersangkutan saat hendak mengisi BBM,  Selasa (19/2/2019) malam. Pasalnya, sejauh ini tidak ada larangan resmi dari Pertamina terkait plat merah tak boleh mengisi Premium.

"Karena sejauh ini tidak ada larangan, tentu kita pertanyakan. Hanya saja sekuriti dan pekerja SPBU tidak bisa memperlihatkan surat larangan yang kata mereka dari DPRD Pekanbaru. Mereka cuma bilang suratnya ada, gitu aja," kesal Mawardi.

Tidak Ada Larangan

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut menyatakan, hingga kini pihaknya tidak ada mendapat informasi dari Pertamina soal pelarangan plat merah mengisi Premium di SPBU.

"Kalau ada larangan, tentu Pertamina menyampaikan tembusan ke Pemerintah Kota melalui DPP. Tapi sampai sekarang tidak ada, artinya tidak ada larangan. Lagian Premium kan bukan lagi BBM subsidi," tegas Ingot.

Ketika disebut larangan itu berasal dari DPRD Pekanbaru sesuai keterangan sekuriti SPBU bersangkutan, Ingot kembali menyatakan tidak menerima konfirmasi dari DPRD.

"Kalau memang ada larangan, pihak SPBU harus mensosialisasikan dengan cara menempel pelarangan itu di SPBU, sehingga pengguna plat merah mengetahui," tutupnya.

Untuk diketahui, Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No.191/2014, Premium ditetapkan sebagai BBM Khusus Penugasan karena tidak lagi mendapat subsidi dari pemerintah. Untuk harga jual sendiri ditetapkan melalui kementerian terkait. (Kominfo5/RD2)

308

Live Streaming Pekanbaru

Galeri Video





Pengumuman Terkini
Ucapan-Ucapan
Akhbar Islam | Berita Artikel HikmahIUR - Informasi Utama RiauTutorial Jitu Akhbar IslamIndoportal - Portal Berita IndonesiaFirman Santosa - Jasa Web dan Aplikasi Riau