Camat Bukit Raya, Wahyu Idris menyatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk membasmi prilaku penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah kerjanya. Untuk itu kepada setiap RT dan RW setempat diminta waspada dan jika ada hal yang mencurigakan mesti segera dilaporkan.Mengawali tahun 2019, Camat Tenayan Raya, Abdimas Syahfitra melaksanakan Safari Posyandu. Monitoring ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Bulan ini, Posyandu Seroja Ceria Kelurahan Sialang Rampai menjadi lokasi safarinya.Meski sudah dilakukan penertiban berkali-kali, para pedagang pasar higienis masih saja terlihat berjualan disepanjang jalan Teratai Pekanbaru, dengan alasan kondisi pasar higienis yang sepi pembeli.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam waktu dekat segera turun memperbaiki kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru.Meskipun waktu pemberian vaksin MR secara serentak di Pekanbaru sudah berakhir pada akhir tahun 2018 lalu, untuk masyarakat yang anaknya belum diberi vaksin MR dapat mendatangi Puskesmas terdekat.Saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sudah memasang sebanyak 275 tapping box di lokasi wajib pajak seperti rumah makan, restoran, hotel dan tempat usaha lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, saat ini ada 2.049 industri rumah tangga (IRT) yang beroperasi di Pekanbaru. Dari ribuan tersebut, terbagi lima jenis, diantaranya industri kimia, industri pangan, agro dan kuliner.Diketahui, dua jenis usaha di Kota Pekanbaru, yakni perhotelan dan restoran, tak jujur dalam membayarkan pajak. Sebagian besar kecurangan wajib pajak (WP) itu sebelum dilakukan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru. Tercatat selisih pembayaran pajak mencapai Rp2 juta - Rp3 juta per bulan.Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serentak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini akan diikuti sebanyak 149 SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swasta.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru, Muhammad Amin menyatakan, Kampung KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan atau membangun keluarga sejahtera. Awal tahun 2019 ini, ada 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang bakal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kota Pekanbaru.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berjanji akan fokus terhadap penanganan banjir, diantaranya menyambung drainase yang terputus. Demikian disampaikan Kepala PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution ketika di wawancara terkait pembangunan turap selama kurun waktu 2018Sepanjang tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru telah melatih sebanyak 180 tenaga kerja (naker)Jika tak ada halangan, mulai Februari 2019 mendatang, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT akan menyerahkan pengelolaan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dari UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru ke PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP)Tidak hanya Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang akan diasessment oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Tetapi, jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) juga akan diasessmentBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menertibkan sejumlah reklame yang telah habis masa tayang maupun isidentil yang tidak membayarkan pajakWalikota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT tak henti-hentinya mengingatkan para pedagang di Jalan Teratai untuk kembali masuk berjualan di Pasar Higienis yang dibangun Pemerintah Kota (Pemko) PekanbaruDinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pekanbaru bersiap melaunching Mal Pelayanan Publik (MPP) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat iniGuna mengantisipasi lonjakan permintaan menyambut Natal dan Tahun Baru, PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I menambah pasokan elpiji 3 kilogram sebanyak 5 persenDinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru akan melayani jemput bola perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Pelayanan jemput bola ini dilakukan serentak secara nasional besok pagi tanggal 27 Desember 2018

Soal Rasionalisasi Insentif Guru Honorer, Besok Dewan Panggil Disdik

Soal Rasionalisasi Insentif Guru Honorer, Besok Dewan Panggil Disdik
Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafiz Pekanbaru.Go.Id

PEKANBARU -- Terkait pengaduan yang dilakukan oleh Forum Guru Honorer Sekolah Negeri (FGHSN) Kota Pekanbaru tentang ketakutan mereka akan rasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menyatakan hal ini masih sekedar kabar burung.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafiz, Senin (3/9) usai menerima kunjungan FGHSN Kota Pekanbaru di ruang kerjanya. Ia mengatakan soal isu rasionalisasi insentif yang  berkembang di kalangan guru-guru honorer belum sepenuhnya menjadi keputusan.

"Hari ini perwakilan dari FGHSN Kota Pekanbaru datang dan menyampaikan aspirasinya. Jadi ini awalnya dari pengumuman yang disampaikan oleh Kadis Pendidikan yang menyatakan bahwa efek rasionalisasi kemungkinan akan berdampak pada pengurangan insentif. Tapi sebenarnya ini belum clear sih, masih kabar burung saja," ujar Zulfan.

Ia mengatakan untuk membahas hal ini, direncanakan besok pihaknya akan memanggil Pemko Pekanbaru dalam hal ini Disdik Pekanbaru untuk membicarakan masalah ini.

"Harapan kita ini tidak sampai terjadi. Berapa besarlah gaji mereka. Gaji mereka kecil, masak insentifnya mau dikurangi juga. Besok kita akan membahas hal ini lagi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, belasan guru honorer Pekanbaru yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Sekolah Negeri (FGHSN) mendatangi Kantor DPRD Pekanbaru, Senin (3/9). Kedatangan guru honorer ini untuk menyampaikan aspirasi terkait isu rasionalisasi yang beredar saat ini.

Ketua FGHSN Kota Pekanbaru, Sarno mengatakan saat ini Pemko Pekanbaru akan melakukan rasionalisasi anggaran di semua OPD. Salah satunya di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

"Jadi kita datang kesini itu mau menyampaikan aspirasi kita tentang perkembangan kabar tersebut. Kita berharap agar rasionalisasi yang dilakukan Pemko Pekanbaru tidak mengorbankan insentif yang selama ini diterima oleh guru honorer," ujar Sarno.

Kepada wartawan ia mengatakan jika selama ini guru honorer mendapatkan dana insentif Rp600 ribu/bulannya.

"Alhamdulillah dengan insentif ini guru honorer sangat terbantu. Kalau hanya mengandalkan gaji guru honorer tidak termakan. Karena gaji guru honorer itu sangat kecil, bahkan anggota kita ada yang bergaji Rp250 ribu/bulan. Tergantung dana BOS dan juga banyaknya murid di suatu sekolah," ungkapnya.

Jika nantinya insentif dikurangi lagi, ditakutkan ini akan berdampak pada mutu mengajar guru-guru honorer yang buyar konsentrasinya gara-gara hal tersebut.

"DPRD Pekanbaru kan sebagai mitra Pemko Pekanbaru. Untuk itulah kita minta agar DPRD Pekanbaru menyampaikan hal ini pada Pemko Pekanbaru. Kita berharap insentif tidak termasuk dalam rencana rasionalisasi," pungkasnya. (Kominfo3/RD1)

73

Live Streaming Pekanbaru

Galeri Video





Pengumuman Terkini
Ucapan-Ucapan
Akhbar Islam | Berita Artikel HikmahIUR - Informasi Utama RiauTutorial Jitu Akhbar IslamIndoportal - Portal Berita IndonesiaFirman Santosa - Jasa Web dan Aplikasi Riau