Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp267 miliar yang bersumber dari APBN murni 2019.Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Pekanbaru, melaksanakan kegiatan jemput bola perekaman e-KTP di Rutan Sialang Bungkuk, Kamis (17/1/2019). Dalam kegiatan tersebut, total ada 50 warga binaan yang melakukan perekaman e-KTP.Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan (MKPT) Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Amanah Mandiri Kelurahan Sidomulyo Timur , Marpoyan Damai , Kamis (17/01/19) sukses diselenggarakan. "Masjid, selain sarana untuk ibadah, juga untuk membina rohani Islam untuk umat muslim (muslim). Maka setiap pagi Jumat, ada siraman rohani di Masjid Nurusalim ini. Karena ini baik, saya tegaskan ini wajib untuk seluruh ASN di Pemko Pekanbaru," terang Walikota Pekanbaru. Camat Bukit Raya, Wahyu Idris menyatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk membasmi prilaku penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah kerjanya. Untuk itu kepada setiap RT dan RW setempat diminta waspada dan jika ada hal yang mencurigakan mesti segera dilaporkan.Mengawali tahun 2019, Camat Tenayan Raya, Abdimas Syahfitra melaksanakan Safari Posyandu. Monitoring ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Bulan ini, Posyandu Seroja Ceria Kelurahan Sialang Rampai menjadi lokasi safarinya.Meski sudah dilakukan penertiban berkali-kali, para pedagang pasar higienis masih saja terlihat berjualan disepanjang jalan Teratai Pekanbaru, dengan alasan kondisi pasar higienis yang sepi pembeli.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam waktu dekat segera turun memperbaiki kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru.Meskipun waktu pemberian vaksin MR secara serentak di Pekanbaru sudah berakhir pada akhir tahun 2018 lalu, untuk masyarakat yang anaknya belum diberi vaksin MR dapat mendatangi Puskesmas terdekat.Saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sudah memasang sebanyak 275 tapping box di lokasi wajib pajak seperti rumah makan, restoran, hotel dan tempat usaha lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, saat ini ada 2.049 industri rumah tangga (IRT) yang beroperasi di Pekanbaru. Dari ribuan tersebut, terbagi lima jenis, diantaranya industri kimia, industri pangan, agro dan kuliner.Diketahui, dua jenis usaha di Kota Pekanbaru, yakni perhotelan dan restoran, tak jujur dalam membayarkan pajak. Sebagian besar kecurangan wajib pajak (WP) itu sebelum dilakukan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru. Tercatat selisih pembayaran pajak mencapai Rp2 juta - Rp3 juta per bulan.Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serentak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini akan diikuti sebanyak 149 SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swasta.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru, Muhammad Amin menyatakan, Kampung KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan atau membangun keluarga sejahtera. Awal tahun 2019 ini, ada 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang bakal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kota Pekanbaru.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berjanji akan fokus terhadap penanganan banjir, diantaranya menyambung drainase yang terputus. Demikian disampaikan Kepala PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution ketika di wawancara terkait pembangunan turap selama kurun waktu 2018Sepanjang tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru telah melatih sebanyak 180 tenaga kerja (naker)Jika tak ada halangan, mulai Februari 2019 mendatang, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT akan menyerahkan pengelolaan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dari UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru ke PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP)Tidak hanya Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang akan diasessment oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Tetapi, jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) juga akan diasessmentBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menertibkan sejumlah reklame yang telah habis masa tayang maupun isidentil yang tidak membayarkan pajak

Sebanyak 110 Warga Huni Rusunawa Rejosari

Sebanyak 110 Warga Huni Rusunawa Rejosari
Pekanbaru.Go.Id

PEKANBARU--  Sampai akhir bulan September tahun 2018 ini baru 110 warga menghuni Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa), Adapun sebanyak  288 kamar yang disiapkan di tiga gedung disana.

Kepala Bagian Infrastruktur, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Azhar, menjelaskan, Selasa (25/9/2018) Pemko Pekanbaru terus berupaya menyosialisasikan terkait Rusunawa. Namun sampai saat ini target  untuk memenui jumlah kamar belum juga terpenuhi karena terdapat sejumlah persoalan.

" Yang jadi masalah utama itu belum masuknya transportasi umum seperti bus TMP ke sana. Sulitnya menghilangkan mindset warga terkait lokasi Rusunawa dulunya sebagai tempat prostitusi. Tapi kita akan terus berusaha memenuhi seluruh jumlah kamar seperti yang ada di Rusunawa Jalan Yos Sudarso," ujar Azhar.

Ditanya apakah selama ini Pemko tidak berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait masalah transportasi yang disampaikan tersebut. Dikatakan pihaknya sudah melakukan kordinasi. Namun,  saat ini  jumlah penumpang yang menuju lokasi masih sedikit sehingga tidak bisa memenuhi biaya operasional bus TMP, maka hal itu belum dilakukan.

Disinggung terkait permintaan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang meminta Pemko segera memenuhi seluruh jumlah kamar yang ada di dua Rusunawa, sebab jika tak mampu Rusunawa bakal dialihkan ke Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

Azhar menjelaskan, pemerintah pusat sudah memahami persoalan yang sedang dialami Pemko terkait Rusunawa.

" Pemerintah pusat sudah mengerti permasalahn ini.  Karena dibuktikan dengan masih dikucurkannya anggaran untuk pemeliharaan Rusunawa sampai saat ini,"  ungkap Azhar.

Ratusan warga penghuni Rusunawa sampai saat ini belum dipungut bayaran sampai penyerahan aset dilakukan.

Sebelumnya, Asisten II, Bidang Ekonomi Pembangunan, Elsyabrina, mengatakan, informasi untuk serahterima Rusunawa belum ada dari pemerintah pusat.

Meski begitu Pemko tetap dinilai,  apakah mampu memenuhi semua jumlah kamar yang tersedia di Rusunawa kepada warganya. Sebab kalau tidak, pemerintah pusat akan mengalihkannya ke Bapertarum atau BP Tapera.

Sesuai Standar Operasional Prosedur, untuk proses serahterima Kementerian PUPR terlebih dahulu menyerahkan dokumen ke Kementerian Keuangan. Setelah disetujui dan ditandatangani, selanjutnya ke Setneg kemudian kembali ke PUPR, baru diserahkan ke Pemko Pekanbaru.(Kominfo5/Rd2)

 

408

Live Streaming Pekanbaru

Galeri Video





Pengumuman Terkini
Ucapan-Ucapan
Akhbar Islam | Berita Artikel HikmahIUR - Informasi Utama RiauTutorial Jitu Akhbar IslamIndoportal - Portal Berita IndonesiaFirman Santosa - Jasa Web dan Aplikasi Riau