Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp267 miliar yang bersumber dari APBN murni 2019.Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Pekanbaru, melaksanakan kegiatan jemput bola perekaman e-KTP di Rutan Sialang Bungkuk, Kamis (17/1/2019). Dalam kegiatan tersebut, total ada 50 warga binaan yang melakukan perekaman e-KTP.Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan (MKPT) Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Amanah Mandiri Kelurahan Sidomulyo Timur , Marpoyan Damai , Kamis (17/01/19) sukses diselenggarakan. "Masjid, selain sarana untuk ibadah, juga untuk membina rohani Islam untuk umat muslim (muslim). Maka setiap pagi Jumat, ada siraman rohani di Masjid Nurusalim ini. Karena ini baik, saya tegaskan ini wajib untuk seluruh ASN di Pemko Pekanbaru," terang Walikota Pekanbaru. Camat Bukit Raya, Wahyu Idris menyatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk membasmi prilaku penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah kerjanya. Untuk itu kepada setiap RT dan RW setempat diminta waspada dan jika ada hal yang mencurigakan mesti segera dilaporkan.Mengawali tahun 2019, Camat Tenayan Raya, Abdimas Syahfitra melaksanakan Safari Posyandu. Monitoring ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Bulan ini, Posyandu Seroja Ceria Kelurahan Sialang Rampai menjadi lokasi safarinya.Meski sudah dilakukan penertiban berkali-kali, para pedagang pasar higienis masih saja terlihat berjualan disepanjang jalan Teratai Pekanbaru, dengan alasan kondisi pasar higienis yang sepi pembeli.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam waktu dekat segera turun memperbaiki kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru.Meskipun waktu pemberian vaksin MR secara serentak di Pekanbaru sudah berakhir pada akhir tahun 2018 lalu, untuk masyarakat yang anaknya belum diberi vaksin MR dapat mendatangi Puskesmas terdekat.Saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sudah memasang sebanyak 275 tapping box di lokasi wajib pajak seperti rumah makan, restoran, hotel dan tempat usaha lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, saat ini ada 2.049 industri rumah tangga (IRT) yang beroperasi di Pekanbaru. Dari ribuan tersebut, terbagi lima jenis, diantaranya industri kimia, industri pangan, agro dan kuliner.Diketahui, dua jenis usaha di Kota Pekanbaru, yakni perhotelan dan restoran, tak jujur dalam membayarkan pajak. Sebagian besar kecurangan wajib pajak (WP) itu sebelum dilakukan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru. Tercatat selisih pembayaran pajak mencapai Rp2 juta - Rp3 juta per bulan.Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serentak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini akan diikuti sebanyak 149 SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swasta.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru, Muhammad Amin menyatakan, Kampung KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan atau membangun keluarga sejahtera. Awal tahun 2019 ini, ada 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang bakal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kota Pekanbaru.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berjanji akan fokus terhadap penanganan banjir, diantaranya menyambung drainase yang terputus. Demikian disampaikan Kepala PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution ketika di wawancara terkait pembangunan turap selama kurun waktu 2018Sepanjang tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru telah melatih sebanyak 180 tenaga kerja (naker)Jika tak ada halangan, mulai Februari 2019 mendatang, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT akan menyerahkan pengelolaan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dari UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru ke PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP)Tidak hanya Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang akan diasessment oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Tetapi, jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) juga akan diasessmentBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menertibkan sejumlah reklame yang telah habis masa tayang maupun isidentil yang tidak membayarkan pajak

Perusahaan Diminta Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

Perusahaan Diminta Prioritaskan Tenaga Kerja  Lokal
ilustrasi Pekanbaru.Go.Id

PEKANBARU -- Guna menjalankan Perda Tentang Tenaga Kerja Lokal Nomor 14 Tahun 2018, Komisi III DPRD Kota Pekanbaru mendukung upaya Disnaker Kota Pekanbaru untuk mendata secara kontinu rekrutmen tenaga kerja lokal oleh perusahaan-perusahaan yanga di Kota Pekanbaru.

Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa tenaga kerja lokal Pekanbaru memiliki kontribusi yang sama dengan tenaga kerja dari daerah lainnya, serta tingkat pengangguran yang ada di Pekanbaru bisa berkurang.

"Memang dari informasi yang kita terima dari Disnaker bahwa saat ini, perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru seperti PT. TSN dan MKP sudah menjalani aturan, namun kita tetap mengingatkan agar pihak perusahaan yang lainnya juga memprioritaskan tenaga kerja lokal," ujar Zulfan Hafiz, Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru.

Hal senada disampaikan Marlis Khasim. Anggota Komisi III ini juga meminta pihak perusahaan yang beroperasi di kota Pekanbaru dapat memperhatikan tenaga kerja lokal, bahkan kalau tidak mengikuti Perda yang ada maka pihak perusahaan sudah sewajarnya diberikan sanksi berat sesuai dengan peraturan pemerintah. 

"Melihat kondisi sekarang ini, begitu banyak pihak perusahaan yang beroperasi tidak menerima tenaga kerja lokal dengan alasan belum memiliki ketrampilan dan skil. Kalau alasan seperti itu, tentu kita tidak terima, sebab pihak perusahaan perlu memberikan pembekalan dan pelatihan serta pembinaan kepada tenaga kerjanya yang baru. Jadi,  tidak ada alasan pihak perusahaan tidak menerima tenaga kerja lokal," ungkapnya.

Sejauh ini, lanjut Marlis pihaknya sudah banyak menerima laporan dari masyarakat yang tidak diterima salah satu perusahaan swasta dikota Pekanbaru

"Terkait pihak perusahaan harus lapor ke Disnaker perkembangan tenaga kerja yang direkrut tentu kita sangat dukung, terutama untuk memastikan data berapa tenaga kerja lokal atau berKTP Pekanbaru yang bekerja di Perusahaan yang ada. Namun tentunya Disnaker juga harus rutin melakukan pengawasan agar aturan yang ada benar-benar dijalani," pungkasnya. (Kominfo9/RD2)

102

Live Streaming Pekanbaru

Galeri Video





Pengumuman Terkini
Ucapan-Ucapan
Akhbar Islam | Berita Artikel HikmahIUR - Informasi Utama RiauTutorial Jitu Akhbar IslamIndoportal - Portal Berita IndonesiaFirman Santosa - Jasa Web dan Aplikasi Riau