Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp267 miliar yang bersumber dari APBN murni 2019.Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Pekanbaru, melaksanakan kegiatan jemput bola perekaman e-KTP di Rutan Sialang Bungkuk, Kamis (17/1/2019). Dalam kegiatan tersebut, total ada 50 warga binaan yang melakukan perekaman e-KTP.Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan (MKPT) Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Amanah Mandiri Kelurahan Sidomulyo Timur , Marpoyan Damai , Kamis (17/01/19) sukses diselenggarakan. "Masjid, selain sarana untuk ibadah, juga untuk membina rohani Islam untuk umat muslim (muslim). Maka setiap pagi Jumat, ada siraman rohani di Masjid Nurusalim ini. Karena ini baik, saya tegaskan ini wajib untuk seluruh ASN di Pemko Pekanbaru," terang Walikota Pekanbaru. Camat Bukit Raya, Wahyu Idris menyatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk membasmi prilaku penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah kerjanya. Untuk itu kepada setiap RT dan RW setempat diminta waspada dan jika ada hal yang mencurigakan mesti segera dilaporkan.Mengawali tahun 2019, Camat Tenayan Raya, Abdimas Syahfitra melaksanakan Safari Posyandu. Monitoring ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Bulan ini, Posyandu Seroja Ceria Kelurahan Sialang Rampai menjadi lokasi safarinya.Meski sudah dilakukan penertiban berkali-kali, para pedagang pasar higienis masih saja terlihat berjualan disepanjang jalan Teratai Pekanbaru, dengan alasan kondisi pasar higienis yang sepi pembeli.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam waktu dekat segera turun memperbaiki kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru.Meskipun waktu pemberian vaksin MR secara serentak di Pekanbaru sudah berakhir pada akhir tahun 2018 lalu, untuk masyarakat yang anaknya belum diberi vaksin MR dapat mendatangi Puskesmas terdekat.Saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sudah memasang sebanyak 275 tapping box di lokasi wajib pajak seperti rumah makan, restoran, hotel dan tempat usaha lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, saat ini ada 2.049 industri rumah tangga (IRT) yang beroperasi di Pekanbaru. Dari ribuan tersebut, terbagi lima jenis, diantaranya industri kimia, industri pangan, agro dan kuliner.Diketahui, dua jenis usaha di Kota Pekanbaru, yakni perhotelan dan restoran, tak jujur dalam membayarkan pajak. Sebagian besar kecurangan wajib pajak (WP) itu sebelum dilakukan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru. Tercatat selisih pembayaran pajak mencapai Rp2 juta - Rp3 juta per bulan.Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serentak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini akan diikuti sebanyak 149 SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swasta.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru, Muhammad Amin menyatakan, Kampung KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan atau membangun keluarga sejahtera. Awal tahun 2019 ini, ada 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang bakal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kota Pekanbaru.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berjanji akan fokus terhadap penanganan banjir, diantaranya menyambung drainase yang terputus. Demikian disampaikan Kepala PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution ketika di wawancara terkait pembangunan turap selama kurun waktu 2018Sepanjang tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru telah melatih sebanyak 180 tenaga kerja (naker)Jika tak ada halangan, mulai Februari 2019 mendatang, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT akan menyerahkan pengelolaan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dari UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru ke PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP)Tidak hanya Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang akan diasessment oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Tetapi, jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) juga akan diasessmentBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menertibkan sejumlah reklame yang telah habis masa tayang maupun isidentil yang tidak membayarkan pajak

Pemko Pastikan Suket Pengganti KTP Resmi

Pemko Pastikan Suket Pengganti KTP Resmi
ilustrasi Pekanbaru.Go.Id

PEKANBARU -- Menindaklanjuti surat yang diterbitkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/6153/Dukcapil tanggal 26 Agustus 2019 hal pelayanan rekam cetak KTP-el, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menerbitkan surat edaran terkait Suket pengganti KTP-el.

Satu dari lima poin penting yang disampaikan yakni, bagi penyelenggara pelayanan publik, baik instansi pemerintah maupun swasta yang meminta KTP-el sebagai salah satu syarat pelayanan, agar kiranya dapat melayani masyarakat yang membawa Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (Suket) sebagai pengganti KTP-el.

Informasi ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru, Irma Novrita kepada media, Jumat (20/9/2019).

"Penekanan dari lima poin surat edaran itu ada di poin kelima, yakni bagi penyelenggara pelayanan publik, baik instansi pemerintah maupun swasta yang meminta KTP-el sebagai salah satu syarat pelayanan, agar kiranya dapat melayani masyarakat yang membawa Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (Suket) sebagai pengganti KTP-el," ungkap Irma Novrita.

Berdasarkan surat edaran yang diterbitkan tanggal 9 September 2019, adapun poin lainnya yakni, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mendistribusikan blanko KTP-el hasil pengadaan Tahun Anggaran 2019 ke seluruh Indonesia dan saat ini di beberapa kabupaten/kota mengalami kekurangan blanko KTP-el yang sangat banyak, termasuk salah satunya Kota Pekanbaru.

Kemudian, untuk pengganti KTP-el yang dikarenakan rusak, hilang, perubahan elemen data diterbitkan Suket sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan.

Terkait dengan poin 1 dan 2 diatas, maka bagi masyarakat yang akan melakukan penggantian KTP-el, Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru akan memberikan surat keterangan pengganti KTP-el (Suket) sebagai tanda identitas yang dapat digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.

Berikutnya, Suket yang diberikan menerangkan bahwa penduduk tersebut benar-benar telah melakukan perekaman KTP-el dan telah terdata dalam database kependudukan Kota Pekanbaru.

Dikatakan Irma, jika ada instansi yang tidak menerima Suket pengganti KTP-el yang dibawa oleh masyarakat, diminta untuk menyampaikan kepihaknya.

"Bagi yang tidak mau menerima, instansi mana, perbankan mana, misalnya, informasikan ke kita, biar kita konfirmasikan ke Jakarta," sebut Irma.

Kepala Disdukcapil ini juga menyampaikan, pihaknya sudah menyampaikan kebutuhan blanko KTP-el Kota Pekanbaru kepada pemerintah pusat lebih kurang 300 ribu blanko KTP-el.

"Kemaren sudah kita kirim datanya, yang PR kita terkait pemekaran kecamatan dan kelurahan, ada sekitar lebih kurang 300 ribu per Agustus. Sampai akhir tahun tidak tahu juga kita, data inikan dinamis," terang Kepala Disdukcapil.(Kominfo1/RD1)

66

Live Streaming Pekanbaru

Galeri Video





Smartcard Madani



Pengumuman Terkini
Ucapan-Ucapan
Akhbar Islam | Berita Artikel HikmahIUR - Informasi Utama RiauTutorial Jitu Akhbar IslamIndoportal - Portal Berita IndonesiaFirman Santosa - Jasa Web dan Aplikasi Riau