Camat Bukit Raya, Wahyu Idris menyatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk membasmi prilaku penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah kerjanya. Untuk itu kepada setiap RT dan RW setempat diminta waspada dan jika ada hal yang mencurigakan mesti segera dilaporkan.Mengawali tahun 2019, Camat Tenayan Raya, Abdimas Syahfitra melaksanakan Safari Posyandu. Monitoring ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Bulan ini, Posyandu Seroja Ceria Kelurahan Sialang Rampai menjadi lokasi safarinya.Meski sudah dilakukan penertiban berkali-kali, para pedagang pasar higienis masih saja terlihat berjualan disepanjang jalan Teratai Pekanbaru, dengan alasan kondisi pasar higienis yang sepi pembeli.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam waktu dekat segera turun memperbaiki kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru.Meskipun waktu pemberian vaksin MR secara serentak di Pekanbaru sudah berakhir pada akhir tahun 2018 lalu, untuk masyarakat yang anaknya belum diberi vaksin MR dapat mendatangi Puskesmas terdekat.Saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sudah memasang sebanyak 275 tapping box di lokasi wajib pajak seperti rumah makan, restoran, hotel dan tempat usaha lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, saat ini ada 2.049 industri rumah tangga (IRT) yang beroperasi di Pekanbaru. Dari ribuan tersebut, terbagi lima jenis, diantaranya industri kimia, industri pangan, agro dan kuliner.Diketahui, dua jenis usaha di Kota Pekanbaru, yakni perhotelan dan restoran, tak jujur dalam membayarkan pajak. Sebagian besar kecurangan wajib pajak (WP) itu sebelum dilakukan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru. Tercatat selisih pembayaran pajak mencapai Rp2 juta - Rp3 juta per bulan.Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serentak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini akan diikuti sebanyak 149 SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swasta.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru, Muhammad Amin menyatakan, Kampung KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan atau membangun keluarga sejahtera. Awal tahun 2019 ini, ada 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang bakal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kota Pekanbaru.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berjanji akan fokus terhadap penanganan banjir, diantaranya menyambung drainase yang terputus. Demikian disampaikan Kepala PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution ketika di wawancara terkait pembangunan turap selama kurun waktu 2018Sepanjang tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru telah melatih sebanyak 180 tenaga kerja (naker)Jika tak ada halangan, mulai Februari 2019 mendatang, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT akan menyerahkan pengelolaan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dari UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru ke PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP)Tidak hanya Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang akan diasessment oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Tetapi, jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) juga akan diasessmentBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menertibkan sejumlah reklame yang telah habis masa tayang maupun isidentil yang tidak membayarkan pajakWalikota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT tak henti-hentinya mengingatkan para pedagang di Jalan Teratai untuk kembali masuk berjualan di Pasar Higienis yang dibangun Pemerintah Kota (Pemko) PekanbaruDinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pekanbaru bersiap melaunching Mal Pelayanan Publik (MPP) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat iniGuna mengantisipasi lonjakan permintaan menyambut Natal dan Tahun Baru, PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I menambah pasokan elpiji 3 kilogram sebanyak 5 persenDinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru akan melayani jemput bola perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Pelayanan jemput bola ini dilakukan serentak secara nasional besok pagi tanggal 27 Desember 2018

Pemko Akan Maksimal PAD di Sektor Penerangan Jalan

Pemko Akan Maksimal PAD di Sektor Penerangan Jalan
Pekanbaru.Go.Id

PEKANBARU-- Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengusulkan kenaikan nilai Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Kenaikan pajak bervariatif tergantung golongan pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Adanya rencana kenaikan PPJ ini diketahui setelah pemko mengajukan perubahan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3/2011 tentang Pajak Penerangan Jalan ke DPRD Kota Pekanbaru. Dalam pengajuan itu terdapat usulan perubahan terkait kententuan pasal 6 (a).

Semula tarif penerangan jalan ditetapkan 6 persen, selanjutnya diubah dan diklasifikasikan menjadi beberapa golongan.

Di antaranya, golongan sosial tetap dikenakan PPJ sebesar 6 persen. Lalu untuk golongan rumah tangga dinaikkan dari 6 persen menjadi 8 persen. Kemudian golongan bisnis naik dari 6 persen menjadi 10 persen dan golongan industri tetap sebesar 3 persen.

Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH ketika dikonfirmasi Selasa (4/9/2019) terkait rencana tersebut mengatakan, usulan kenaikan PPJ berbeda-beda berdasarkan golongan.

"Ada kelas-kelasnya. Kenaikannya tidak pukul rata atau secara keseluruhan. Ada yang naik dan ada pula masih tetap,” ujarnya.

Saat ditanya apakah rencana ini tidak akan memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu saat ini, Sekko menjelaskan bahwa kenaikan tersebut berdasarkan usulan dari dinas teknis dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Selain itu, kenaikan untuk golongan rumah tangga dan usaha/bisnis masih di bawah penetapan maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak daan Retribusi Daerah.

Di mana dalam Pasal 55 ayat 1 menerangkan pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sehingga kenaikan diterapkan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak memberatkan bagi pelaku usaha/bisnis.

“Kenaikan ini kan usulan dari dinas teknis (Bapenda, red). Nanti kami bahas yang mana lebih pas kenaikannya, tapi menurut pertimbangan kajian kami ini lebih adil,” paparnya.

Dia menyebutkan, pajak tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Diakuinya, perolehan PPJ yang diterima tiap bulan tidak mampu menutupi biaya listirk lampu penerangan jalan umum (PJU) yang ditagihkan Perusahana Listrik Negara (PLN).

“Sekarang saja untuk menutupi tagihan PJU belum bisa. PPJ yang kami terima tiap bulan sekitar Rp8 miliar, sedangan yang ditagihkan PLN Rp13 miliar sampai Rp14 miliar. Kalau dikaji masih banyak lagi, tapi kami tetap proposional dan profesional dalam kenaikan pajak ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan usulan kenaikan tersebut belum final, sebab akan dilakukan pembahasan dan kajian bersama dewan dan pemko. Sehingga didapatkan keputusan mengenai besaran tarif yang akan diterapkan.

“Ini akan dikaji lagi bersama dewan dan tim kita. Mudah-mudah dapat titik temu untuk saling mempertimbangkan,” katanya. (Kominfo2/RD3).

 

57

Live Streaming Pekanbaru

Galeri Video





Pengumuman Terkini
Ucapan-Ucapan
Akhbar Islam | Berita Artikel HikmahIUR - Informasi Utama RiauTutorial Jitu Akhbar IslamIndoportal - Portal Berita IndonesiaFirman Santosa - Jasa Web dan Aplikasi Riau