
PEKANBARU -- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggelar rapat persiapan launching layanan panggilan darurat 112 di ruang rapat Wali Kota Pekanbaru, pada Jum'at (23/11).
Layanan ini merupakan kerjasama antara Kementerian Kominfo RI dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Pekanbaru sendiri ,merupakan kota ke 18 di Indonesia yang akan melaunching layanan yang sudah sangat dibutuhkan tersebut.
Demikian dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunkasi Publik Dinas Komunikasi Informatika, Stastistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Mawardi Zakaria yang ikut dalam rapat tersebut, yang dipimpin oleh Sekda Kota Pekanbaru, HM Noer MBS.
"Layanan kegawatdaruratan 112 ini akan dilaunching pada hari Kamis, 29 November 2018 di halaman Kantor Wali Kota Pekanbaru yang akan dihadiri oleh perwakilan Dirjen Kementerian Komunikasi dan Informatika, bertepatan dengan Hut Korpri," ujarnya.
Dikatakannya, layanan panggilan 112 ini bebas pulsa dan terkoneksi dengan semua pelayanan kegawardaruratan. Seperti kepolisian, TNI, Damkar, SAR, Tagana, DLHK, Dinsos, SatPol PP, DPP dan BMKG Kota Pekanbaru.
Setelah dilaunching, masyarakat bisa langsung memanfaatkan layanan ini. Namun, perlu diingat layanan ini tidak dibenarkan untuk hanya sekedar iseng, main - main atau menyebarkan informasi hoax. Karena pihak pemko bisa mendeteksi posisi yang menelpon layanan 112 ini. "Kalau berniat jahat demikian, bisa berurusan langsung dengan pihak kepolisian," jelas Mawardi.
Meski adanya layanan ini, tidak serta-merta layanan call center seperti Damkar, PLN dan lainnya tidak bisa dimanfaatkan lagi. Tapi jika menghubungi 112 aksesnya bisa kesemua pelayanan kedaruratan.
"Contohnya, jika terjadi kebakaran kalau langsung menghubungi pihak Damkar hanya pelayanan pemadam saja yang datang . Kalau ke 112 sudah lengkap ada pihak Kepolisian yang mengmankan lokasi, Dishub yang mengamankan arus lalu lintas dan sebagainya. Hal ini karena ada satu komando dari Dinas Kominfo," ujarnya mencontohkan. (Kominfo4/RD3)