Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp267 miliar yang bersumber dari APBN murni 2019.Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Pekanbaru, melaksanakan kegiatan jemput bola perekaman e-KTP di Rutan Sialang Bungkuk, Kamis (17/1/2019). Dalam kegiatan tersebut, total ada 50 warga binaan yang melakukan perekaman e-KTP.Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan (MKPT) Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Amanah Mandiri Kelurahan Sidomulyo Timur , Marpoyan Damai , Kamis (17/01/19) sukses diselenggarakan. "Masjid, selain sarana untuk ibadah, juga untuk membina rohani Islam untuk umat muslim (muslim). Maka setiap pagi Jumat, ada siraman rohani di Masjid Nurusalim ini. Karena ini baik, saya tegaskan ini wajib untuk seluruh ASN di Pemko Pekanbaru," terang Walikota Pekanbaru. Camat Bukit Raya, Wahyu Idris menyatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk membasmi prilaku penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah kerjanya. Untuk itu kepada setiap RT dan RW setempat diminta waspada dan jika ada hal yang mencurigakan mesti segera dilaporkan.Mengawali tahun 2019, Camat Tenayan Raya, Abdimas Syahfitra melaksanakan Safari Posyandu. Monitoring ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Bulan ini, Posyandu Seroja Ceria Kelurahan Sialang Rampai menjadi lokasi safarinya.Meski sudah dilakukan penertiban berkali-kali, para pedagang pasar higienis masih saja terlihat berjualan disepanjang jalan Teratai Pekanbaru, dengan alasan kondisi pasar higienis yang sepi pembeli.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam waktu dekat segera turun memperbaiki kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru.Meskipun waktu pemberian vaksin MR secara serentak di Pekanbaru sudah berakhir pada akhir tahun 2018 lalu, untuk masyarakat yang anaknya belum diberi vaksin MR dapat mendatangi Puskesmas terdekat.Saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sudah memasang sebanyak 275 tapping box di lokasi wajib pajak seperti rumah makan, restoran, hotel dan tempat usaha lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, saat ini ada 2.049 industri rumah tangga (IRT) yang beroperasi di Pekanbaru. Dari ribuan tersebut, terbagi lima jenis, diantaranya industri kimia, industri pangan, agro dan kuliner.Diketahui, dua jenis usaha di Kota Pekanbaru, yakni perhotelan dan restoran, tak jujur dalam membayarkan pajak. Sebagian besar kecurangan wajib pajak (WP) itu sebelum dilakukan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru. Tercatat selisih pembayaran pajak mencapai Rp2 juta - Rp3 juta per bulan.Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serentak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini akan diikuti sebanyak 149 SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swasta.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru, Muhammad Amin menyatakan, Kampung KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan atau membangun keluarga sejahtera. Awal tahun 2019 ini, ada 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang bakal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kota Pekanbaru.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berjanji akan fokus terhadap penanganan banjir, diantaranya menyambung drainase yang terputus. Demikian disampaikan Kepala PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution ketika di wawancara terkait pembangunan turap selama kurun waktu 2018Sepanjang tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru telah melatih sebanyak 180 tenaga kerja (naker)Jika tak ada halangan, mulai Februari 2019 mendatang, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT akan menyerahkan pengelolaan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dari UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru ke PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP)Tidak hanya Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang akan diasessment oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Tetapi, jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) juga akan diasessmentBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menertibkan sejumlah reklame yang telah habis masa tayang maupun isidentil yang tidak membayarkan pajak

Jual Gas Subsidi di Atas HET, Pasokan Bakal Dikurangi

Jual Gas Subsidi di Atas HET, Pasokan Bakal Dikurangi
Salah satu pangkalan gas di Kota Pekanbaru Pekanbaru.Go.Id

PEKNBARU -- Bagi pangkalan Gas di Kota Pekanbaru yang ketahuan  menjual harga gas subsidi gas 3 kg di atas harga enceran tertinggi (HET) Rp18 ribu akan dikenakan sanksi. Sanksinya adalah pengurangan jatah pasokan gas 3 kg.

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut melalui Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Juarman, pada Senin (6/8).

Sanksi pengurangan pasokan gas terhadap pangkalan nakal sudah pernah diberlakukan. Pengurangan pasokan dikatakan Juarman merupakan tindakan tegas yang dilakukan DPP sebelum izin pangkalan ditutup.

“Sudah ada pangkalan nakal di Pekanbaru yang kami kurangi pasokan gas 3 kilogram. Itu mereka peringatan sudah beberapa kalinya, jika tidak mengindahkan ya kita rekomendasikan kepada agen agar tidak mendapatkan pasokan sama sekali,” ujar Juarman.

Pangkalan yang mendapatkan sanksi pengurangan pasokan biasanya setelah mendapat teguran satu kali oleh pihak DPP, namun tidak juga mengindahkan.

Petugas DPP bakal memantau setiap pangkalan yang mendapat sanksi tersebut. Untuk itu ia memperingatkan secara tegas agar pangkalan tidak menjual gas melebihi harga yang telah ditetapkan pemerintah. Karena hal itu disebutkan Juarman bakal merugikan masyarakat kurang mampu.

“Kita juga minta masyarakat ikut bersinergi dengan pemerintah mengawasi pangkalan. Pangkalan berani jual lebihi HET laporkan ke DPP akan kami tindak tegas,” katanya.

Ditambah Juarman, pengawasan pangkalan dilakukan secara rutin berkoordinasi dengan pihak agen. Meski sekarang perizinan usaha pangkalan tidak berada di DPP namun pengawasan masih jadi tupoksi DPP. 

“Pengawasan tetap di DPP, kita juga bisa merekomendasikan untuk sanksi pengurangan pasokan bahkan sampai penghentian pasokan. Kita rekomnya ke tingkat agen,” katanya.

Selain sanksi pengurangan pasokan. DPP juga sudah memberikan sanksi penghentian pasokan gas 3 kilo pada pangkalan nakal.

Penegasan sanksi pangkalan nakal itu mengingat dengan adanya keluhan warga Pekanbaru terkait mahalnya harga gas 3 kilogram ketika membeli di pangkalan.

Warga juga diimbau agar membeli gas di pangkalan tidak di kedai atau warung yang harganya dipastikan melebihi HET. (Kominfo4/RD3)

149

Live Streaming Pekanbaru

Galeri Video





Pengumuman Terkini
Ucapan-Ucapan
Akhbar Islam | Berita Artikel HikmahIUR - Informasi Utama RiauTutorial Jitu Akhbar IslamIndoportal - Portal Berita IndonesiaFirman Santosa - Jasa Web dan Aplikasi Riau