Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Drs. Syafruddin, M.Si menyesalkan tidak ikutnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam memberi pelayanan di 14 Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten/kota yang telah beroperasi sejak 2018 hingga 2019 ini.Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bertindak sebagai pembina upacara peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran (HUT Damkar) ke-100, Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke-57 tingkat nasional tahun 2019 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, Rabu (6/3/2019) pagi.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Syafrudin Msi secara langsung meresmikan pengoperasian Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Rabu (6/3/2019).Seorang warga Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi bernama Kamil meraih tiket umroh gratis yang merupakan hadiah utama Jalan Sehat sempena Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran (HUT Damkar) ke-100, Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke-57 tingkat nasional tahun 2019 yang dipusatkan di kawasan Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Minggu (3/3/2019) pagi.Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengajak warga di Provinsi Riau khususnya warga Pekanbaru untuk bersama-sama meramaikan HUT Damkar ke-100, Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke-57 tingkat nasional tahun 2019 yang akan dipusatkan di Stadion Rumbai pada 6 Maret mendatang.Ribuan warga tumpah ruah mengikuti Jalan Sehat sempena Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran (HUT Damkar) ke-100, Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke-57 tingkat nasional tahun 2019 yang dipusatkan di kawasan Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Ahad (3/3/2019) pagi.Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi secara resmi membuka Musabaqah Hifdzil Quran (MHQ) sempena milad ke-4 PTQ Al-Muflihin Pekanbaru, bertempat di Masjid Al-Mukarramah Jalan Riau ujung, Sabtu (2/3/2019) Diimbau kepada seluruh ASN, THL, warga masyarakat yang belum merekam KTP Elektronik dan penduduk yang telah berusia 17 tahun, segera melakukan perekaman KTP-el dengan membawa foto copy Kartu Keluarga.Jalan Sehat sempena Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran (HUT Damkar) ke-100, Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke-57 tingkat nasional tahun 2019 yang akan dipusatkan di kawasan Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Minggu (3/3/2019) pagi menyiapkan hadiah utama berupa tiga tiket umroh gratis.Jokowi Ingin Pekanbaru Jadi Jantung Ibu Kota Sumatera M Jamil dilantik sebagai ketua Taekwondo Indonesia (TI) masa jabatan 2019-2023. Pelantikan digelar di Hotel Pangeran, Jumat (18/1) malam.Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT menghadiri sekaligus menyaksikan pertandingan pembuka Iven Proliga 2019 putaran II yang dilaksanakan di Gelanggang Remaja Jalan Jendela Sudirman, Jumat (18/1).Jika dikelola dengan baik, kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru yakin, Danau Buatan atau Bandar Kayangan di Kecamatan Rumbai Pekanbaru bisa menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Pagi Arengka, Jumat (18/1).Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp267 miliar yang bersumber dari APBN murni 2019.Program bank sampah yang saat ini terus digalakkan oleh pemerintah kota Pekanbaru mendapat dukungan penuh oleh kalangan legislatif di DPRD kota Pekanbaru.Selain dana desa yang sudah dikucurkan pemerintah pusat, tahun ini kelurahan juga akan mendapatkannya. Hal ini juga akan didapat 83 kelurahan di Kota Pekanbaru. Masing-masing kelurahan akan menerima Rp30,8 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.Sepanjang tahun 2018 lalu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Pekanbaru telah mencatat 193 peristiwa kebakaran terjadi di Pekanbaru.

Ini Respon Wali Kota Pekanbaru Soal Peniadaan Tunjangan Daerah bagi Guru Sertifikasi

Ini Respon Wali Kota Pekanbaru Soal Peniadaan Tunjangan Daerah bagi Guru Sertifikasi
Kepala Dinas Pendidikan, Abdul Jamal menerima Guru-Guru Sertifikasi yang menyampaikan aspirasinya ke Kantor Wali Kota Pekanbaru, Selasa (5/3). Pekanbaru.Go.Id

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT sangat menyayangkan adanya aksi turun ke jalan yang dilakukan ribuan guru yang tergabung dalam Forum Guru Sertifikasi tingkat SD dan SMP se-Kota Pekanbaru, Selasa (5/3/2019) pagi.

"Sangat disayangkan. Sekali lagi sangat disayangkan. PGRI tidak bisa memberi informasi untuk membantu. Apa yang dipersoalkan mereka (guru), soal tunjangan," ujar wali kota, Selasa (5/3/2019) sore saat dimintai tanggapan tentang tuntutan guru yang meminta Pemerintah Kota kembali mengalokasikan anggaran untuk tunjangan daerah bagi guru yang sudah sertifikasi.

Padahal, sebut wali kota, peniadaan tunjangan daerah bagi guru penerima sertifikasi melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) No.7 Tahun 2019 merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Pusat.

"Kan sudah jelas aturannya. Tahun lalu kita beri untuk guru, selain mendapat sertifikasi dari pusat, di daerah juga kita tambah insentifnya, namanya tunjangan daerah.

Tapi tahun ini atas arahan dan kebijakan dari pusat dan juga arahan dari KPK tentang pencegahan, itu guru tidak boleh menerima dua tunjangan. Mau danaya dari APBN, APBD, itu sama saja, sama-sama dari pemerintah," tegas wali kota.

Peniadaan tunjangan daerah bagi guru sertifikasi, sebut wali kota, Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan sudah mensosialisasikan ke seluruh kepala sekolah untuk menyampaikan kepada para guru.

"Yang mana guru bersertifikat kita persilahkan memilih, menerima sertifikasi atau tunjangan daerah. Bagi yang belum bersertifikat, otomatis dapat tunjangan daerah. Nah, kalau dia minta sertifikasi ia, tunjangan daerah ia, itu tidak boleh lagi, kami sudah ditegur," kata wali kota.

"Kalau merasa tunjangan sertifikasi yang diterima per bulan kecil dibanding tunjangan daerah, kami silakan mereka memilih. Tapi tidak boleh dua, karena nanti begitu diaudit, harus dikembalikan," ulas wali kota.

"Tadi pak Sekjen Kemendagri (Hadi Prabowo) mengatakan, itu sudah benar pak wali, pak wali tidak boleh membayar dua, pak wali nanti yang bahaya," sambung wali kota kembali menegaskan.

Dengan jelasnya aturan pelarangan peniadaan tunjangan daerah, wali kota mengaku menyayangkan masih adanya guru sertifikasi yang turun ke jalan hingga mengakibatkan pendidikan lumpuh dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

"Mestinya tidak perlu turun ke jalan. Guru-guru itu intelektual, harus bisa menjadi contoh, tidak selesai itu di jalanan. Kalau kurang jelas, mengapa tidak datang dengan baik ke wali kota, kerena tidak selesai dengan turun ke jalan, " tambah wali kota.

Kemudian menanggapi masih adanya pembayaran tunjangan daerah di sejumlah kabupaten/kota, wali kota menegaskan pihaknya tak ingin mencontoh kebijakan yang jelas sudah tidak sesuai aturan berlaku.

"Makanya, guru harus lebih cerdas. Kalau sudah kita jelaskan regulasinya seperti ini, tidak usah contoh daerah lain. Karena sudah jelas salah, mengapa kita tiru," tutup wali kota. (Kominfo5/RD2)

589

Live Streaming Pekanbaru

Galeri Video





Pengumuman Terkini
Ucapan-Ucapan
Akhbar Islam - Berita Artikel Hikmah dan Kajian Islam IUR - Informasi Utama Riau Firman Santosa - Jasa Pembuatan Web dan Aplikasi Riau Pekanbaru Ondewe - Pesan Tiket Travel Jasa Paving Block Pekanbaru Riau