Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Drs. Syafruddin, M.Si menyesalkan tidak ikutnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam memberi pelayanan di 14 Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten/kota yang telah beroperasi sejak 2018 hingga 2019 ini.Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bertindak sebagai pembina upacara peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran (HUT Damkar) ke-100, Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke-57 tingkat nasional tahun 2019 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, Rabu (6/3/2019) pagi.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Syafrudin Msi secara langsung meresmikan pengoperasian Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Rabu (6/3/2019).Seorang warga Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi bernama Kamil meraih tiket umroh gratis yang merupakan hadiah utama Jalan Sehat sempena Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran (HUT Damkar) ke-100, Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke-57 tingkat nasional tahun 2019 yang dipusatkan di kawasan Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Minggu (3/3/2019) pagi.Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengajak warga di Provinsi Riau khususnya warga Pekanbaru untuk bersama-sama meramaikan HUT Damkar ke-100, Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke-57 tingkat nasional tahun 2019 yang akan dipusatkan di Stadion Rumbai pada 6 Maret mendatang.Ribuan warga tumpah ruah mengikuti Jalan Sehat sempena Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran (HUT Damkar) ke-100, Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke-57 tingkat nasional tahun 2019 yang dipusatkan di kawasan Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Ahad (3/3/2019) pagi.Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi secara resmi membuka Musabaqah Hifdzil Quran (MHQ) sempena milad ke-4 PTQ Al-Muflihin Pekanbaru, bertempat di Masjid Al-Mukarramah Jalan Riau ujung, Sabtu (2/3/2019) Diimbau kepada seluruh ASN, THL, warga masyarakat yang belum merekam KTP Elektronik dan penduduk yang telah berusia 17 tahun, segera melakukan perekaman KTP-el dengan membawa foto copy Kartu Keluarga.Jalan Sehat sempena Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran (HUT Damkar) ke-100, Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke-57 tingkat nasional tahun 2019 yang akan dipusatkan di kawasan Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Minggu (3/3/2019) pagi menyiapkan hadiah utama berupa tiga tiket umroh gratis.Jokowi Ingin Pekanbaru Jadi Jantung Ibu Kota Sumatera M Jamil dilantik sebagai ketua Taekwondo Indonesia (TI) masa jabatan 2019-2023. Pelantikan digelar di Hotel Pangeran, Jumat (18/1) malam.Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT menghadiri sekaligus menyaksikan pertandingan pembuka Iven Proliga 2019 putaran II yang dilaksanakan di Gelanggang Remaja Jalan Jendela Sudirman, Jumat (18/1).Jika dikelola dengan baik, kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru yakin, Danau Buatan atau Bandar Kayangan di Kecamatan Rumbai Pekanbaru bisa menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Pagi Arengka, Jumat (18/1).Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp267 miliar yang bersumber dari APBN murni 2019.Program bank sampah yang saat ini terus digalakkan oleh pemerintah kota Pekanbaru mendapat dukungan penuh oleh kalangan legislatif di DPRD kota Pekanbaru.Selain dana desa yang sudah dikucurkan pemerintah pusat, tahun ini kelurahan juga akan mendapatkannya. Hal ini juga akan didapat 83 kelurahan di Kota Pekanbaru. Masing-masing kelurahan akan menerima Rp30,8 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.Sepanjang tahun 2018 lalu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Pekanbaru telah mencatat 193 peristiwa kebakaran terjadi di Pekanbaru.Wako Ingin Ada Tim Voli Profesional di Pekanbaru Walikota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT, optimis jika Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menerima Piala Adipura sebagai kota besar terbersih di Indonesia dari Pemerintah Pusat.

Ini Bunyi Permendikbud Nomor 10/2018 Larangan Guru Terima Dua Tunjangan

Ini Bunyi Permendikbud Nomor 10/2018 Larangan Guru Terima Dua Tunjangan
Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Pekanbaru.Go.Id

PEKANBARU -- Tuntutan guru penerima sertifikasi untuk mendapatkan 'hak' tambahan penghasilan (Tamsil) terus bergejolak di Kota Pekanbaru. Mereka memberikan deadline dua pekan yang akan berakhir pada 28 Maret mendatang agar ada revisi bahkan dihapusnya Peraturan Wali Kota (Perwako) nomor 7 tahun 2019 terkait sertifikasi guru. Jika tidak dipenuhi, maka mereka akan mengancam akan melakukan aksi dengan jumlah yang lebih besar dari aksi sepekan yang lalu.

Meski begitu, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT menegaskan tidak akan merevisi atau menghapus Perwako tersebut. Pasalnya, perwako tersebut sudah sesuai dengan aturan yang mendasarinya yaitu Permendikbud nomor 10 tahun 2018 tentang Petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah.

"Sebelum perwako ini, sudah ada aturan dari pusat tidak bisa diberikan dua tunjangan berbeda, baik dari APBN maupun APBD. Itu peraturan Mendikbud loh. Selain itu, di Sijunjung kemarin sudah ditegur KPK juga soal itu. Makanya tidak ada celah untuk revisi atau menghapusnya. Kecuali aturan pusat itu direvisi atau dihapus," jelas Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT, Selasa (19/3/2019).

Namun apa isi yang melarang pemberian tunjangan tersebut? Dari penelusuran Pekanbaru.go.id, peraturan yang melarang guru PNS yang sudah sertifikasi mendapatkan tunjangan lainnya tersebut adalah Permendikbud nomor 10 tahun 2018 tertanggal 9 April 2018. Pada Bab V penyaluran tambahan penghasilan pasal 12 disebutkankan;

1. Tambahan penghasilan diberikan kepada guru PNS daerah

2. Guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan guru yang BELUM bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tambahan Penghasilan.

Tidak hanya itu, pada petunjuk teknis Permendikbud nomor 10 tahun 2018 tersebut juga disebutkan," Penghentian pembayaran tunjangan profesi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melalui dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya MENGHENTIKAN PEMBAYARAN tunjangan profesi kepada guru PNS Daerah yang sudah terbit Sertifikasinya,"

Dengan hal tersebut diatas, jelas disebutkan jika yang berhak menerima tambahan penghasilan adalah guru yang belum sertifikasi. Jika tetap dibayarkan, selain Pemko Pekanbaru yang membayarkan salah, tamsil yang diterima guru PNS daerah sertifikasi juga wajib dikembalikan.

"Dua tunjangan itu tidak boleh, bagaimana bisa kami bayarkan. Tapi jika tetap mau, kami persilakan memilih salah satunya, sertifikasi atau tambahan penghasilan. Bebas mereka memilih yang mana satu," jelasnya.(Kominfo/RD1)

   
 
   

 

6389

Live Streaming Pekanbaru

Galeri Video





Pengumuman Terkini
Ucapan-Ucapan
Akhbar Islam - Berita Artikel Hikmah dan Kajian Islam IUR - Informasi Utama Riau Firman Santosa - Jasa Pembuatan Web dan Aplikasi Riau Pekanbaru Ondewe - Pesan Tiket Travel Jasa Paving Block Pekanbaru Riau