Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp267 miliar yang bersumber dari APBN murni 2019.Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Pekanbaru, melaksanakan kegiatan jemput bola perekaman e-KTP di Rutan Sialang Bungkuk, Kamis (17/1/2019). Dalam kegiatan tersebut, total ada 50 warga binaan yang melakukan perekaman e-KTP.Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan (MKPT) Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Amanah Mandiri Kelurahan Sidomulyo Timur , Marpoyan Damai , Kamis (17/01/19) sukses diselenggarakan. "Masjid, selain sarana untuk ibadah, juga untuk membina rohani Islam untuk umat muslim (muslim). Maka setiap pagi Jumat, ada siraman rohani di Masjid Nurusalim ini. Karena ini baik, saya tegaskan ini wajib untuk seluruh ASN di Pemko Pekanbaru," terang Walikota Pekanbaru. Camat Bukit Raya, Wahyu Idris menyatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk membasmi prilaku penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah kerjanya. Untuk itu kepada setiap RT dan RW setempat diminta waspada dan jika ada hal yang mencurigakan mesti segera dilaporkan.Mengawali tahun 2019, Camat Tenayan Raya, Abdimas Syahfitra melaksanakan Safari Posyandu. Monitoring ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Bulan ini, Posyandu Seroja Ceria Kelurahan Sialang Rampai menjadi lokasi safarinya.Meski sudah dilakukan penertiban berkali-kali, para pedagang pasar higienis masih saja terlihat berjualan disepanjang jalan Teratai Pekanbaru, dengan alasan kondisi pasar higienis yang sepi pembeli.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam waktu dekat segera turun memperbaiki kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru.Meskipun waktu pemberian vaksin MR secara serentak di Pekanbaru sudah berakhir pada akhir tahun 2018 lalu, untuk masyarakat yang anaknya belum diberi vaksin MR dapat mendatangi Puskesmas terdekat.Saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sudah memasang sebanyak 275 tapping box di lokasi wajib pajak seperti rumah makan, restoran, hotel dan tempat usaha lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, saat ini ada 2.049 industri rumah tangga (IRT) yang beroperasi di Pekanbaru. Dari ribuan tersebut, terbagi lima jenis, diantaranya industri kimia, industri pangan, agro dan kuliner.Diketahui, dua jenis usaha di Kota Pekanbaru, yakni perhotelan dan restoran, tak jujur dalam membayarkan pajak. Sebagian besar kecurangan wajib pajak (WP) itu sebelum dilakukan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru. Tercatat selisih pembayaran pajak mencapai Rp2 juta - Rp3 juta per bulan.Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serentak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini akan diikuti sebanyak 149 SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swasta.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru, Muhammad Amin menyatakan, Kampung KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan atau membangun keluarga sejahtera. Awal tahun 2019 ini, ada 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang bakal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kota Pekanbaru.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berjanji akan fokus terhadap penanganan banjir, diantaranya menyambung drainase yang terputus. Demikian disampaikan Kepala PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution ketika di wawancara terkait pembangunan turap selama kurun waktu 2018Sepanjang tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru telah melatih sebanyak 180 tenaga kerja (naker)Jika tak ada halangan, mulai Februari 2019 mendatang, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT akan menyerahkan pengelolaan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dari UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru ke PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP)Tidak hanya Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang akan diasessment oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Tetapi, jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) juga akan diasessmentBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menertibkan sejumlah reklame yang telah habis masa tayang maupun isidentil yang tidak membayarkan pajak

Dewan Dukung Target Bapenda

Dewan Dukung Target Bapenda
DPRD Kota Pekanbaru, Wan Agusti Pekanbaru.Go.Id

PEKANBARU-- Adanya keinginan dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Bapenda Kota Pekanbaru yang menargetkan pemasukan dari pajak daerah sebesar Rp 804 Miliar ditahun 2019 ini didukung penuh oleh kalangan legislatif di DPRD kota Pekanbaru. 

Namun tentunya dengan sejumlah pertimbangan atau catatan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota, mulai dari sistem dan prosedur pembayaran pajak dipermudah serta perlunya ketegasan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memberikan sanksi terhadap sipenunggak pajak.

Hal ini diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru, Wan Agusti.

"Kita dukung upaya Pemko untuk mengenjot sumber-sumber PAD, sebab pajak yang dipungut pemerintah daerah begitu besar nilainya, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan umum, pajak mineral bukan batuan dan logam, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, BPTHTB dan pajak lainnya. Namun semua itu, perlu kerja keras dan kejujuran pihak Bapenda untuk mencapai target pajak tersebut," ujar Wan Agusti, Kamis (14/2).

Politisi Gerindra ini yakin Pemerintah Kota Pekanbaru bisa menggali sumber-sumber PAD di Kota Pekanbaru, dengan catatan adanya kejujuran dan kerjasama semua pihak. 

"Jangan sampai ada oknum yang bermain dengan masalah pajak, sekarang inikan peluang untuk penerimaan pajak sangat besar. Jadi, kita berharap Dinas terkait bisa mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya," ucapnya.

Untuk mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditentukan tersebut,  Wan Agusti menyarankan agar pihak terkait perlu membuat strategi dan sistem serta sanksi yang jelas dalam persoalan pajak.

"Bila pihak perusahaan, pelaku usaha dan masyarakat tidak mau membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh Pemko Pekanbaru, maka perlu diberikan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Disamping itu, kita juga menghimbau kepada Bapenda untuk melakukan pendataan ulang kembali terhadap perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha yang ada dikota Pekanbaru ini, sebab masih ada yang tidak mau sama sekali membayar pajak, seperti pajak burung walet," ungkap Wan Agusti.

Disamping itu,  pihak Bapenda kota Pekanbaru juga diminta melakukan sosialisasi ditengah masyarakat dengan maksimal, sebab sekarang ini saja, Wan Agusti masih mendengar masih adanya masyarakat yang belum memahami bagaimana prosedur membayar pajak, seperti membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (Kominfo9/RD3)

78

Live Streaming Pekanbaru

Galeri Video





Pengumuman Terkini
Ucapan-Ucapan
Akhbar Islam | Berita Artikel HikmahIUR - Informasi Utama RiauTutorial Jitu Akhbar IslamIndoportal - Portal Berita IndonesiaFirman Santosa - Jasa Web dan Aplikasi Riau