Camat Bukit Raya, Wahyu Idris menyatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk membasmi prilaku penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah kerjanya. Untuk itu kepada setiap RT dan RW setempat diminta waspada dan jika ada hal yang mencurigakan mesti segera dilaporkan.Mengawali tahun 2019, Camat Tenayan Raya, Abdimas Syahfitra melaksanakan Safari Posyandu. Monitoring ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Bulan ini, Posyandu Seroja Ceria Kelurahan Sialang Rampai menjadi lokasi safarinya.Meski sudah dilakukan penertiban berkali-kali, para pedagang pasar higienis masih saja terlihat berjualan disepanjang jalan Teratai Pekanbaru, dengan alasan kondisi pasar higienis yang sepi pembeli.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam waktu dekat segera turun memperbaiki kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru.Meskipun waktu pemberian vaksin MR secara serentak di Pekanbaru sudah berakhir pada akhir tahun 2018 lalu, untuk masyarakat yang anaknya belum diberi vaksin MR dapat mendatangi Puskesmas terdekat.Saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sudah memasang sebanyak 275 tapping box di lokasi wajib pajak seperti rumah makan, restoran, hotel dan tempat usaha lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, saat ini ada 2.049 industri rumah tangga (IRT) yang beroperasi di Pekanbaru. Dari ribuan tersebut, terbagi lima jenis, diantaranya industri kimia, industri pangan, agro dan kuliner.Diketahui, dua jenis usaha di Kota Pekanbaru, yakni perhotelan dan restoran, tak jujur dalam membayarkan pajak. Sebagian besar kecurangan wajib pajak (WP) itu sebelum dilakukan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru. Tercatat selisih pembayaran pajak mencapai Rp2 juta - Rp3 juta per bulan.Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serentak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini akan diikuti sebanyak 149 SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swasta.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru, Muhammad Amin menyatakan, Kampung KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan atau membangun keluarga sejahtera. Awal tahun 2019 ini, ada 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang bakal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kota Pekanbaru.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berjanji akan fokus terhadap penanganan banjir, diantaranya menyambung drainase yang terputus. Demikian disampaikan Kepala PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution ketika di wawancara terkait pembangunan turap selama kurun waktu 2018Sepanjang tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru telah melatih sebanyak 180 tenaga kerja (naker)Jika tak ada halangan, mulai Februari 2019 mendatang, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT akan menyerahkan pengelolaan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dari UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru ke PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP)Tidak hanya Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang akan diasessment oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Tetapi, jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) juga akan diasessmentBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menertibkan sejumlah reklame yang telah habis masa tayang maupun isidentil yang tidak membayarkan pajakWalikota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT tak henti-hentinya mengingatkan para pedagang di Jalan Teratai untuk kembali masuk berjualan di Pasar Higienis yang dibangun Pemerintah Kota (Pemko) PekanbaruDinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pekanbaru bersiap melaunching Mal Pelayanan Publik (MPP) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat iniGuna mengantisipasi lonjakan permintaan menyambut Natal dan Tahun Baru, PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I menambah pasokan elpiji 3 kilogram sebanyak 5 persenDinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru akan melayani jemput bola perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Pelayanan jemput bola ini dilakukan serentak secara nasional besok pagi tanggal 27 Desember 2018

Cegah Oknum Nakal, Pemko Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Cegah Oknum Nakal, Pemko Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Sampah
Sekretaris  Daerah Kota Pekanbaru, HM Noee MBS saat menghadiri sosialisasi tentang kebijakan pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan bertempat di Hotel Pangeran, Senin (7/5) Pekanbaru.Go.Id

PEKANBARU -- Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menggelar sosialisasi tentang kebijakan pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan bertempat di Hotel Pangeran, Senin (7/5).

Sosialisasi ini dibuka oleh Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru HM Noer MBS, yang dihadiri beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sperti Dinas, Badan, Bagian, serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Rukun Warga (RW) yang menjadi peserta dalam sosialisasi ini.

"Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang retribusi dan pengelolaan sampah yang dikelola oleh masyarakat sehingga nantinya ditindaklanjuti dengan MoU," ujar Sekko.

Sekko menjelaskan, MoU yang dimaksud  adalah kesepakatan yang dibuat oleh Pemerintah Pekanbaru tentang retribusi pengelolaan sampah, yang salah satunya berguna untuk mencegah terjadinya permainan oknum nakal yang sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih keuntungan yang tak bertanggungjawab.

Petugas pemungut retribusi sampah yang diatur Pemerintah Pekanbaru untuk di lingkungan masyarakat dikatakan telah diatur dalam regulasi yang dijalankan oleh RW bersama perangkatnya di KSM.

"Nah, untuk mencegah mis komunikasi itu, inilah kita adakan sosialisasi. Belakangan kan marak terdapat petugas pemungut retribusi sampah yang ilegal, Jadi dalam sosialisasi ini kita tegaskan juga semua itu melalui MoU. Nah, Dari 687 RW yang ada, kita sudah lakukan MuO ada sebanyak 120 RW," kata Sekko.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu ditemukan kasus tidak mengenakkan tentang pengelolaan pungutan retribusi sampah ini di Kota Pekanbaru.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), menemukan kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli) dan dugaan tandatangan palsu yang dilakukan oleh oknum juru pungut retribusi sampah.

Diceritakan, pada kartu pembayaran retribusi sampah tersebut terdapat logo Himpunan Mahasiswa Bersatu (Himaber) yang memalsukan tanda tangan kepala DLHK untuk melancarkan aksinya.

Di sebelah kirinya terlihat tandatangan Kepala DLHK Zulfikri, lengkap dengan stempel basah Dinas LHK. Sementara pada bagian kanan terlihat tandatangan petugas pemungut retribusi pelayanan persampahan.

Kartu ini diterima oleh sejumlah warga pemilik ruko, dan toko di ruas jalan Soebrantas Panam. Kepala Dinas LHK Kota Pekanbaru Zulfikri, saat dikonfirmasi perihal tanda tangan dirinya  itu membantah jika tandatangan tersebut asli tandatangannya.

"Tandatangan itukan bisa saja discan sekarang. Jangan kan scan tandatangan kepala dinas, scan tandatangan gubenur pun bisa dibikin orang sekarang," kata Zulfikri belum lama ini.

Sejumlah pemilik ruko dan kedai di Jalan Soebrantas Kecamatan Tampan itupun tak pelak mempertanyakan legalitas juru pungut retribusi sampah di wilayah tersebut. Pasalnya petugas yang menjadi juru pungut retribusi itu bukan dari dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), melainkan dari organiasi mahasiswa.

Oknum ini sontak membuat para pemilik toko dan ruko menjadi bertanya-tanya
Apakah petugas ini resmi dari DLHK atau bukan.

Salah seorang pemilik kedai di Jalan Soebrantas juga menceritakan, petugas yang meminta uang kebersihan ke toko-toko yang ada wilayah tersebut ternyata mengatasnamakan organisasi mahasiswa. Mereka menamakan dirinya Himpunan Mahasiswa Bersatu (Himaber).

Tidak hanya itu, tanda terima atau karcis yang digunakan sebagai bukti pembayaran uang retribusi sampah juga terlihat janggal. Sebab di karcis tersebut bagian atasnya tertulis Pemerintah Kota Pekanbaru, namun logo yang ada di samping kiri ternyata bukan Pemko.

Logo tersebut diduga adalah logo Himaber. Jika dilihat sepintas memang mirip dengan logo Pemko Pekanbaru.

"Yang kita pertanyakan sekarang itu, kok mahasiswa yang memungut retribusi sampah. Apakah mereka ini resmi dari dinas atau seperti apa. Bingung kita jadinya," kata salah seorang pemilik toko di Jalan Soebrantas yang meminta namanya tidak dituliskan. (Kominfo2/RD3)

 

245

Live Streaming Pekanbaru

Galeri Video





Pengumuman Terkini
Ucapan-Ucapan
Akhbar Islam | Berita Artikel HikmahIUR - Informasi Utama RiauTutorial Jitu Akhbar IslamIndoportal - Portal Berita IndonesiaFirman Santosa - Jasa Web dan Aplikasi Riau