Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp267 miliar yang bersumber dari APBN murni 2019.Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Pekanbaru, melaksanakan kegiatan jemput bola perekaman e-KTP di Rutan Sialang Bungkuk, Kamis (17/1/2019). Dalam kegiatan tersebut, total ada 50 warga binaan yang melakukan perekaman e-KTP.Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan (MKPT) Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Amanah Mandiri Kelurahan Sidomulyo Timur , Marpoyan Damai , Kamis (17/01/19) sukses diselenggarakan. "Masjid, selain sarana untuk ibadah, juga untuk membina rohani Islam untuk umat muslim (muslim). Maka setiap pagi Jumat, ada siraman rohani di Masjid Nurusalim ini. Karena ini baik, saya tegaskan ini wajib untuk seluruh ASN di Pemko Pekanbaru," terang Walikota Pekanbaru. Camat Bukit Raya, Wahyu Idris menyatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk membasmi prilaku penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah kerjanya. Untuk itu kepada setiap RT dan RW setempat diminta waspada dan jika ada hal yang mencurigakan mesti segera dilaporkan.Mengawali tahun 2019, Camat Tenayan Raya, Abdimas Syahfitra melaksanakan Safari Posyandu. Monitoring ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Bulan ini, Posyandu Seroja Ceria Kelurahan Sialang Rampai menjadi lokasi safarinya.Meski sudah dilakukan penertiban berkali-kali, para pedagang pasar higienis masih saja terlihat berjualan disepanjang jalan Teratai Pekanbaru, dengan alasan kondisi pasar higienis yang sepi pembeli.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam waktu dekat segera turun memperbaiki kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru.Meskipun waktu pemberian vaksin MR secara serentak di Pekanbaru sudah berakhir pada akhir tahun 2018 lalu, untuk masyarakat yang anaknya belum diberi vaksin MR dapat mendatangi Puskesmas terdekat.Saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sudah memasang sebanyak 275 tapping box di lokasi wajib pajak seperti rumah makan, restoran, hotel dan tempat usaha lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, saat ini ada 2.049 industri rumah tangga (IRT) yang beroperasi di Pekanbaru. Dari ribuan tersebut, terbagi lima jenis, diantaranya industri kimia, industri pangan, agro dan kuliner.Diketahui, dua jenis usaha di Kota Pekanbaru, yakni perhotelan dan restoran, tak jujur dalam membayarkan pajak. Sebagian besar kecurangan wajib pajak (WP) itu sebelum dilakukan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru. Tercatat selisih pembayaran pajak mencapai Rp2 juta - Rp3 juta per bulan.Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serentak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini akan diikuti sebanyak 149 SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swasta.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru, Muhammad Amin menyatakan, Kampung KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan atau membangun keluarga sejahtera. Awal tahun 2019 ini, ada 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang bakal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kota Pekanbaru.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berjanji akan fokus terhadap penanganan banjir, diantaranya menyambung drainase yang terputus. Demikian disampaikan Kepala PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution ketika di wawancara terkait pembangunan turap selama kurun waktu 2018Sepanjang tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru telah melatih sebanyak 180 tenaga kerja (naker)Jika tak ada halangan, mulai Februari 2019 mendatang, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT akan menyerahkan pengelolaan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dari UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru ke PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP)Tidak hanya Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang akan diasessment oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Tetapi, jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) juga akan diasessmentBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menertibkan sejumlah reklame yang telah habis masa tayang maupun isidentil yang tidak membayarkan pajak

BKPSDM Tuntaskan Evaluasi Jabatan PNS di Lingkungan Pemko

BKPSDM Tuntaskan Evaluasi Jabatan PNS di Lingkungan Pemko
Kepala BKPSDM Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi Pekanbaru.Go.Id

PEKANBARU-- Penempatan aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru nantinya berdasarkan peta jabatan dan harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

Sebelum menyusun peta jabatan, Pemko melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terlebih dahulu menuntaskan evaluasi jabatan (Evjab). Yang mana Evjab sendiri telah disahkan oleh KemenPAN-RB.

Ini dikatakan Kepala BKPSDM Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi kepada media, Selasa (13/8/2019) pagi.

"Pertama sekali kita sudah menyelesaikan finalisasi Evaluasi jabatan (Evjab). Evjab sudah disahkan oleh MenPAN-RB. Dasar Evjab itu, muncul nama-nama jabatan diseluruh OPD se Kota Pekanbaru. Semua bertolak di Evjab. Evjab ini ada nama jabatan, kelas jabatan dan ada nilai jabatan. Alhamdulillah kita sudah selesai dan sudah disahkan," ungkap Masykur Tarmizi.

Hal ini dilakukan BKPSDM, agar jabatan yang ditempati oleh seorang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.

"Jadi sekarang setiap PNS itu harus jelas di kantor itu jabatannya apa, tugasnya apa. Kualifikasi pendidikannya harus cocok dengan jabatan yang dipangkunya," jelas Masykur Tarmizi.

Setelah Evjab dan peta jabatan, BKPSDM kemudian menyusun standar kompetensi jabatan.

"Ketika nama jabatan disetiap OPD itu telah disahkan, peta jabatannya ada dan pedoman untuk kualifikasi pendidikannya ada, kita menyusun standar kompetensi jabatan. Setiap orang yang kita tunjuk disetiap OPD itu, harus memenuhi standarnya. Ini kemaren sudah kita komunikasikan dengan OPD dan ini tahap finalisasi," terang mantan Camat Marpoyan Damai ini.

Setelah standar kompetensi jabatan tuntas, dikatakan Masykur Tarmizi, pihaknya akan mengajukan ke KemenPAN-RB untuk dapat disahkan.

"Setelah disahkan. Baru kita menyusun analisa kebutuhan diklat. Sambil berjalan, ini sudah kita sondingkan juga dengan OPD, agar mereka mempersiapkan analisa kebutuhan diklatnya. Misalnya untuk jabatan A, standar kompetensinya mesti ini, mesti menempuh pendidikan ini," jelasnya.

"Kalau ada gab antara jabatan yang dia pangku dengan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan, gab itu yang akan kita lengkapi dengan pelaksanaan diklat, bimtek. Dasarnya itu tadi, standar kompetensi jabatan, baru turunan dari itu, Analisa Kebutuhan Diklat, AKD nya," sambung Masykur Tarmizi.

Setelah AKD, disebutkan Masykur Tarmizi, pengembangan kompetensi. "Misalnya untuk jabatan ini dia mesti mengikuti pelatihan A, B, C, dan D atau bimtek A, B, C, dan D atau mesti ada sertifikat A, B, C, dan D. Yang kekurangannya itu, itu yang kita diklatkan," tutupnya.(Kominfo1/RD1)

82

Live Streaming Pekanbaru

Galeri Video





Smartcard Madani



Pekanbaru Augmented Reality



Pengumuman Terkini
Ucapan-Ucapan
Akhbar Islam | Berita Artikel HikmahIUR - Informasi Utama RiauTutorial Jitu Akhbar IslamIndoportal - Portal Berita IndonesiaFirman Santosa - Jasa Web dan Aplikasi Riau