Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Drs. Syafruddin, M.Si menyesalkan tidak ikutnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam memberi pelayanan di 14 Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten/kota yang telah beroperasi sejak 2018 hingga 2019 ini.Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bertindak sebagai pembina upacara peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran (HUT Damkar) ke-100, Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke-57 tingkat nasional tahun 2019 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, Rabu (6/3/2019) pagi.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Syafrudin Msi secara langsung meresmikan pengoperasian Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Rabu (6/3/2019).Seorang warga Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi bernama Kamil meraih tiket umroh gratis yang merupakan hadiah utama Jalan Sehat sempena Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran (HUT Damkar) ke-100, Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke-57 tingkat nasional tahun 2019 yang dipusatkan di kawasan Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Minggu (3/3/2019) pagi.Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengajak warga di Provinsi Riau khususnya warga Pekanbaru untuk bersama-sama meramaikan HUT Damkar ke-100, Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke-57 tingkat nasional tahun 2019 yang akan dipusatkan di Stadion Rumbai pada 6 Maret mendatang.Ribuan warga tumpah ruah mengikuti Jalan Sehat sempena Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran (HUT Damkar) ke-100, Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke-57 tingkat nasional tahun 2019 yang dipusatkan di kawasan Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Ahad (3/3/2019) pagi.Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi secara resmi membuka Musabaqah Hifdzil Quran (MHQ) sempena milad ke-4 PTQ Al-Muflihin Pekanbaru, bertempat di Masjid Al-Mukarramah Jalan Riau ujung, Sabtu (2/3/2019) Diimbau kepada seluruh ASN, THL, warga masyarakat yang belum merekam KTP Elektronik dan penduduk yang telah berusia 17 tahun, segera melakukan perekaman KTP-el dengan membawa foto copy Kartu Keluarga.Jalan Sehat sempena Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran (HUT Damkar) ke-100, Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke-57 tingkat nasional tahun 2019 yang akan dipusatkan di kawasan Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Minggu (3/3/2019) pagi menyiapkan hadiah utama berupa tiga tiket umroh gratis.Jokowi Ingin Pekanbaru Jadi Jantung Ibu Kota Sumatera M Jamil dilantik sebagai ketua Taekwondo Indonesia (TI) masa jabatan 2019-2023. Pelantikan digelar di Hotel Pangeran, Jumat (18/1) malam.Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT menghadiri sekaligus menyaksikan pertandingan pembuka Iven Proliga 2019 putaran II yang dilaksanakan di Gelanggang Remaja Jalan Jendela Sudirman, Jumat (18/1).Jika dikelola dengan baik, kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru yakin, Danau Buatan atau Bandar Kayangan di Kecamatan Rumbai Pekanbaru bisa menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Pagi Arengka, Jumat (18/1).Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp267 miliar yang bersumber dari APBN murni 2019.Program bank sampah yang saat ini terus digalakkan oleh pemerintah kota Pekanbaru mendapat dukungan penuh oleh kalangan legislatif di DPRD kota Pekanbaru.Selain dana desa yang sudah dikucurkan pemerintah pusat, tahun ini kelurahan juga akan mendapatkannya. Hal ini juga akan didapat 83 kelurahan di Kota Pekanbaru. Masing-masing kelurahan akan menerima Rp30,8 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.Sepanjang tahun 2018 lalu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Pekanbaru telah mencatat 193 peristiwa kebakaran terjadi di Pekanbaru.Wako Ingin Ada Tim Voli Profesional di Pekanbaru Walikota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT, optimis jika Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menerima Piala Adipura sebagai kota besar terbersih di Indonesia dari Pemerintah Pusat.

Azwan :Tidak Ada Kontrak Bodong di Disperindag TA 2015

Azwan :Tidak Ada Kontrak Bodong di Disperindag TA 2015
Asisten 1 Setdako Pekanbaru, Azwan didampingi Kadis Perdagangan dan Perindustrian, Ingot Ahmad Hutasuhut, Plt Kadis Kominfo, Firmasyah Eka Putra, dan Kabid Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, Mawardi saat memberikan keterangan tentang Pekanbaru.Go.Id

PEKANBARU – Drs. H. Azwan, M.Si membantah adanya kontrak  bodong proyek pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) tahun 2015 masa dirinya menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Hal itu disampaikan sehubungan adanya pemberitaan media dugaan kontrak bodong pembangunan TPS itu.

Azwan mengatakan, anggapan mereka yang ,mengangkat masalah itu gagal paham.
"Informasi berita yang demikian kecenderungannya tendensius, oleh sebab itu tak pernah kita tanggapi. Tetapi setelah di munculkan dan di share berkali - kali di medsos, kita merasa terganggu,"kata Azwan, M.Si selaku Asisten I Setdako Pekanbaru, di Kantor Command Center Kominfo, Jalan Pepaya, pada Jum'at (3/8).

Dijelaskannya, kontrak pelaksanaan swakelola pembuatan TPS untuk kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk tahun anggaran 2015 memang sempat dibuat oleh PPTK saat itu.

"TPS sengaja dibuat untuk memparalelkan pembangunan Pasar Limapuluh pada tahun 2015 lalu. Seperti diketahui pembangunan pasar tersebut dilakukan dengan APBN dengan Pagu Anggaran Rp 9 miliar. Pemenang lelang saat itu diangka Rp 8,7 miliar, karena memakai APBN P waktunya terbatas. Sementara TPS sebelumnya tak bisa dirobohkan," papar Azwan.

Sambungnya lagi, waktu itu PPTKnya yang merupakan Kabid Perdagangan berinisiatif untuk menunjuk langsung salah satu kontraktor untuk membangun TPS dengan anggaran Rp 200 juta.

"Yang mengetahui saya waktu itu sebagai Kadis DPP. Karena pembangunan TPS tak bisa memakai APBN. Perjanjian kotrak tersebut urung dilakukan, sehingga surat belum dicap dan tak ada nomornya. Jadi tak ada ikatan hukumnya," kata Azwan.

Menanggapi adanya, perjanjian pejabat pembuat komitmen (PPK) tahun anggaran 2015 dengan PT. Geomindo Prima  Nusantara Nomor 520/20/Swakelola/Disperindag/2015, yakni Drs. Mas Irba HS selaku Kabid perdagangan/PPK dengan Djoni Edward selaku Direktur PT. Geomindo Prima Nusan. Azwan menegaskan nomor surat itu sampai saat ini tak ada di DPP.

"Silahkan cek ke DPP nomor surat tersebut. nomor itu dipalsukan. Kalau mau bisa saya pidanakan yang menginformasikan isu bohong ini. Selanjutnya pembangunan TPS dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk oleh Dinas Pasar saat itu, Pak Mahyuddin karena telah dianggarkan dalam APBD Perubahan," jelasnya lagi.

Azwan mensinyalir adanya salah satu pihak yang melakukan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Sementara Dinas Pasar waktu itu yang menunjuk kontraktor membangun TPS dari anggaran APBD Perubahan.

Untuk masalah kurang bayar 2 persen dari Pasar Lima Puluh yang luasnya mencapai 2.270 meter persegi dengan 102 kios dibangun dengan dana Rp. 8 miliar dari APBN-P tahun 2015. Azwan juga mengatakan permasalah tersebut sengaja dibesar - dibesarkan.

"APBN pembantuan sebesar Rp 8,7 miliar untuk Pasar Lima Puluh setelah habis tahun anggaranya  belum selesai 100 persen. Melainkan hanya selesai 98 persen sampai akhir tahun. Sehingga kami mengembalikan dana APBN 2 persen sisanya ke Negara," jelas Azwan.

Berdasarkan aturan yang berlaku saat itu, kata Azwan, kontraktor diberi waktu penyelesaian sekitar 50 hari. Namun kontraktor bisa menyelesaikan pengerjaanya dalam 30 hari.

"Kontraktor mereka paham, karena dalam surat perjanjian kontrak dijelaskan bahwa kontraktor siap membayar denda, tidak menuntut dana termasuk keterlambatan pencairan dana. sehingga ada saat itu Inspektorat Jenderal dan BPK RI turun tidak ada temuan apa - apa" kata Azwan.

Untuk pengenbalian dana 2 persen tersebut memang  sulit dilakukan melalui APBN. Karena menurut Azwan, volumenya terlalu kecil.

"Tak mungkin rasanya Kementerian Perdagangan menganggarkan Rp 178 juta, apalagi ditambah pajak dan denda kontraktor 1 permil perhari sehingga menjadi Rp 154 juta. Kalau dianggarkan di APBD terjadi double budgeting, itu juga sulit. Sampai sekarang pihak kontraktor tak pernah komplein kepada kami," ungkapnya.

Ditegaskan Azwan, bahwa yang berhutang kepada kontraktor adalah negara. Tidak benar dirinya menggelapkan uang sebesar Rp 178 juta.

"Permasalahan ini sudah disampaikan kepada Pak Wali Kota Pekanbaru dengan berkas yang lengkap ada pada kami," tutupnya. (Kominfo4/RD3)

254

Live Streaming Pekanbaru

Galeri Video





Pengumuman Terkini
Ucapan-Ucapan
Akhbar Islam - Berita Artikel Hikmah dan Kajian Islam IUR - Informasi Utama Riau Firman Santosa - Jasa Pembuatan Web dan Aplikasi Riau Pekanbaru Ondewe - Pesan Tiket Travel Jasa Paving Block Pekanbaru Riau