Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp267 miliar yang bersumber dari APBN murni 2019.Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Pekanbaru, melaksanakan kegiatan jemput bola perekaman e-KTP di Rutan Sialang Bungkuk, Kamis (17/1/2019). Dalam kegiatan tersebut, total ada 50 warga binaan yang melakukan perekaman e-KTP.Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan (MKPT) Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Amanah Mandiri Kelurahan Sidomulyo Timur , Marpoyan Damai , Kamis (17/01/19) sukses diselenggarakan. "Masjid, selain sarana untuk ibadah, juga untuk membina rohani Islam untuk umat muslim (muslim). Maka setiap pagi Jumat, ada siraman rohani di Masjid Nurusalim ini. Karena ini baik, saya tegaskan ini wajib untuk seluruh ASN di Pemko Pekanbaru," terang Walikota Pekanbaru. Camat Bukit Raya, Wahyu Idris menyatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk membasmi prilaku penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah kerjanya. Untuk itu kepada setiap RT dan RW setempat diminta waspada dan jika ada hal yang mencurigakan mesti segera dilaporkan.Mengawali tahun 2019, Camat Tenayan Raya, Abdimas Syahfitra melaksanakan Safari Posyandu. Monitoring ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Bulan ini, Posyandu Seroja Ceria Kelurahan Sialang Rampai menjadi lokasi safarinya.Meski sudah dilakukan penertiban berkali-kali, para pedagang pasar higienis masih saja terlihat berjualan disepanjang jalan Teratai Pekanbaru, dengan alasan kondisi pasar higienis yang sepi pembeli.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam waktu dekat segera turun memperbaiki kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru.Meskipun waktu pemberian vaksin MR secara serentak di Pekanbaru sudah berakhir pada akhir tahun 2018 lalu, untuk masyarakat yang anaknya belum diberi vaksin MR dapat mendatangi Puskesmas terdekat.Saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sudah memasang sebanyak 275 tapping box di lokasi wajib pajak seperti rumah makan, restoran, hotel dan tempat usaha lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, saat ini ada 2.049 industri rumah tangga (IRT) yang beroperasi di Pekanbaru. Dari ribuan tersebut, terbagi lima jenis, diantaranya industri kimia, industri pangan, agro dan kuliner.Diketahui, dua jenis usaha di Kota Pekanbaru, yakni perhotelan dan restoran, tak jujur dalam membayarkan pajak. Sebagian besar kecurangan wajib pajak (WP) itu sebelum dilakukan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru. Tercatat selisih pembayaran pajak mencapai Rp2 juta - Rp3 juta per bulan.Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serentak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini akan diikuti sebanyak 149 SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swasta.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru, Muhammad Amin menyatakan, Kampung KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan atau membangun keluarga sejahtera. Awal tahun 2019 ini, ada 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang bakal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kota Pekanbaru.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berjanji akan fokus terhadap penanganan banjir, diantaranya menyambung drainase yang terputus. Demikian disampaikan Kepala PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution ketika di wawancara terkait pembangunan turap selama kurun waktu 2018Sepanjang tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru telah melatih sebanyak 180 tenaga kerja (naker)Jika tak ada halangan, mulai Februari 2019 mendatang, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT akan menyerahkan pengelolaan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dari UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru ke PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP)Tidak hanya Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang akan diasessment oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Tetapi, jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) juga akan diasessmentBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menertibkan sejumlah reklame yang telah habis masa tayang maupun isidentil yang tidak membayarkan pajak

Wako: Warga Tak Perlu Demo Kenaikan BBM, Kebijakan Pusat

Wako: Warga Tak Perlu Demo Kenaikan BBM, Kebijakan Pusat
Pekanbaru.Go.Id
Walikota Pekanbaru Drs H Herman Abdullah MM minta agar seluruh warga Kota Pekanbaru tidak terlalu panik menyikapi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Oktober 2005 mendatang. Satu hal lagi paparnya tidak perlu terlalu melampiaskan kekesalan dengan aksi unjuk rasa ke Kantor Walikota.

"Saya mintalah, warga tak perlu demo ke Kantor Walikota. Sebab, kebijakan kenaikan harga BBM itu adalah pusat. Tidak ada keterkaitan dengan Pemko, apalagi kalau sampai merusak pagar. Itu kan tidak baik," harap Herman Abdullah di lapangan SMK Multi Mekanik Masmur, saat acara Isra Mikraj yang ditaja Yayasan Masmur Cabang Riau Sabtu (23/9) .

Dikatakan Walikota, kekesalan terhadap kenaikan harga BBM itu memang akan dirasakan banyak warga. Bahkan paparnya lagi, kondisi yang sama juga akan dialami PNS, guru, buruh dan sebagainya. "Namun itu adalah kebijakan pusat. Kalau saya yang membuat kebijakan, bisa kita anulir, tapi ini pusat. Marilah kita sikapi secara arif, pasti ada hikmah di balik semua itu," paparnya lagi.

Menyangkut pemberitaan di banyak media soal kelangkaan BBM, Herman Abdullah menyatakan, pada dasarnya BBM itu tidak langka, hanya saja peminat pembeli ke SMPB yang lebih meningkat. Ini sebagai imbas perbedaan harga antara untuk rakyat umum dengan keperluan industri. Akibatnya, banyak pihak industri yang berlomba-lomba membeli ke pangkalan atau SPBU yang seharusnya untuk rakyat, karena harga murah.
"Hal ini dapat kita buktikan banyaknya truk-truk fuso yang terpaksa antrian di tengah kota. padah sebelumnya mereka menyebar di berbagai lokasi SPBU di daerah dan industri. Inilah penyebabnya, bukan kelangkaan stok, terutama solar. Ini tugas kami mensosialisasikannya," ujar Walikota.

Dijelaskannya, meskipun kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, namun berbagai solusi pun tengah ditempuh dalam menyikapi kondisi perekonomian rakyat. Berdasarkan hasil rapat kabinet, pemerintah telah membuat sejumlah solusi, baik berupa kompensasi BBM untuk pendidikan maupun yang lainnya.

"Bahkan ke depan, kita akan memikirkan bantuan pendidikan terhadap masyarakat miskin. Kalau selama ini ada murid atau pelajar yang mampu dari segi otak, dan kurang mampu di sektor ekonomi, kita bantu, kedepan kita akan pikirkan kemungkinan, beasiswa, bagi yang miskin walaupun kemampuan otaknya sedang-sedang. Ini sedang kita kaji," ujarnya lagi.

Begitu juga halnya dengan yang lainnya seperti kompensasi BBM untuk kesehatan.

"Kita berharap, mereka yang miskin dan tidak mampu itu bisa berobat gratis. Ini penting kita pikirkan, karena secara logikanya, baiamanan seseorang akan meningkatkan kenomi keluarganya kalau ia sendiri sakit dan untuk berobat tak punya uang. Makanya salah satu solusi, itu tadi akan diberikan kompensasi berobat gratis bagi warga miskin," tegas Herman Abdullah.

483

Live Streaming Pekanbaru

Galeri Video





Smartcard Madani



Pekanbaru Augmented Reality



Pengumuman Terkini
Ucapan-Ucapan
Akhbar Islam | Berita Artikel HikmahIUR - Informasi Utama RiauTutorial Jitu Akhbar IslamIndoportal - Portal Berita IndonesiaFirman Santosa - Jasa Web dan Aplikasi Riau