PEKANBARU— Dalam rangka mendukung visi dan misi Kota Pekanbaru menuju smart city madani, banyak terobosan dan inovasi yang dilakukan. Salah satunya yang akan dilakukan oleh OPD Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru. Dinas yang baru dibentuk ini akan meluncurkan sistem yang dinamakan dengan E-Data. Program ini akan mendata seluruh lokasi tanah milik Pemerintah Kota Pekanbaru yang ada di Kota Pekanbaru .
Bahkan, Pertanahan Kota Pekanbaru, segera melakukan proses lelang sistem data elektronik atau e-data tersebut ke ULP.
Kepala Dinas Pertanahan Pekanbaru Dedi Gusriadi menyebutkan, sistem e-data itu merupakan salah satu terobosan mendukung Pekanbaru Smart City Madani.
Melalui e-data, kata Dedi, pihaknya akan lebih mudah dalam melakukan pendataan aset tanah milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang tersebar di 12 kecamatan.
"Kita targetkan Maret ini e-data sudah dilelang. Kita sudah aiapkan beberapa persiapan adminstrasinya ," ujar Dedi Rabu (21/3).
Dijelaskan Dedi, e-data akan dilelang di tiga kecamatan.
" Tahap awal kecamatan pilot project yaitu Pekanbaru Kota dan Sukajadi, Senapelan.
Nanti tahun depan kalau ada uang kita masukan lagi mudah mudahan tiga sampai empat tahun bisa selesai. Namun kita lihat dulu anggarannya. Selain itu, tentu akan kita lakukan lelang melalui konsultan," jelas Dedi.
Menurut dia, melalui program dengan sistem komputer itu akan membantu lebih cepat untuk melihat aset tanah milik Pemko.
"Karena data yang dimiliki tidak berupa berkas, tapi tersimpan di e-data. Dengan demikian, jika kita mencari data aset, maka akan lebih mudah, disitu juga akan terlihat apakah surat tanahnya apakah SKGR,SHM atau SKT. Jadi kita lebih cepat mengetahui aset Pemko tersebut," ungkap Dedi.
Lebih jauh disampaikan Dedi yang juga mantan Kepala Dishub Pekanbaru ini, sistem lelang e-data itu memiliki banyak manfaat terutama untuk menandai lokasi tanah milik Pemko sehingga bisa terjaga dengan baik.
"Dalam pendataan aset tanah milik Pemko melalui e-data ini, kita akan berkoordinasi dengan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Sehingga lebih terdata dengan baik," tutup Dedi. (kominfo/Rd2)
56
